Sensus Ekonomi untuk Apa? Ini Penjelasan BPS

Sensus Ekonomi untuk Apa? Ini Penjelasan BPS

Tim detikFinance - detikSumut
Minggu, 30 Agu 2026 23:59 WIB
Petugas sensus ekonomi 2026 melakukan pendataan tempat produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ikan kayu di Lambaro Skep, Banda Aceh, Aceh, Selasa (16/6/2026). Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh mengerahkan 5.328 orang yang merupakan bagian dari 251 ribu petugas di seluruh Indonesia untuk mendata berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari rumah tangga usaha, UMKM, pasar tradisional, warung makan, toko kelontong, hingga perusahaan besar pada sensus ekonomi yang berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc.
Ilustrasi Sensus Ekonomi 2026 (Foto: ANTARA FOTO/IRWANSYAH PUTRA)
Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang telah dimulai sejak Mei lalu. Pelaksanaan pendataan tersebut dijadwalkan berakhir pada penghujung Agustus 2026.

Dalam pelaksanaannya, petugas BPS turun langsung ke lapangan untuk menghimpun data kegiatan ekonomi dari masyarakat. Sensus Ekonomi merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan data dasar mengenai seluruh aktivitas ekonomi yang mencakup 20 kategori usaha.

Lantas, apa manfaat data yang dikumpulkan melalui Sensus Ekonomi 2026?

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilansir detikFinance dari laman resmi BPS, Minggu (30/8/2026), data hasil sensus akan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan dan mengambil keputusan strategis. Data tersebut juga diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai perkembangan dan tren ekonomi terkini, sekaligus membantu pelaku usaha melihat peluang serta tantangan bisnis.

Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan disajikan dalam sejumlah bentuk. Pertama, berupa Peta Ekonomi Indonesia yang menggambarkan kondisi dan struktur ekonomi terkini di berbagai wilayah Indonesia.

ADVERTISEMENT

Kedua, data dalam bentuk Analisis Sektoral. Data ini memuat informasi mengenai kondisi berbagai sektor ekonomi, baik berdasarkan skala usaha maupun wilayah.

Selain itu, hasil sensus juga akan menghasilkan berbagai masukan atau insight yang memuat tinjauan dan analisis ekonomi lainnya, termasuk perkembangan ekonomi lingkungan dan ekonomi digital.

Presiden Prabowo Subianto turut menekankan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya memperbarui basis data perekonomian nasional. Menurutnya, kualitas data yang dimiliki BPS menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ketepatan kebijakan pemerintah, termasuk dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Prabowo menyebut Indonesia sudah lebih dari satu dekade belum melakukan pembaruan metode maupun dasar penghitungan aktivitas ekonomi. Hal tersebut ia sampaikan dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya beberapa waktu lalu.

Ia pun meminta masyarakat berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga akhir Agustus. Pelaksanaan sensus tersebut melibatkan sekitar 251.000 petugas yang melakukan pendataan di berbagai desa di seluruh Indonesia.

"Saya mendapat laporan, sudah lebih dari 10 tahun kita belum melakukan rebasing, atau pembaharuan cara kita menghitung berapa sebenarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di negara kita," kata Prabowo.

Prabowo juga menegaskan bahwa informasi yang dihimpun BPS dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi tidak akan dimanfaatkan untuk mengejar kekayaan maupun pendapatan pribadi masyarakat.

"Saya minta agar saudara-saudara sekalian yang mendengarkan saya pada siang hari ini, saya minta agar saudara-saudara tidak hanya mengisi formulir sensus dengan sejujur-jujurnya, tapi juga mengajak semua orang untuk ikut mengisi dengan sejujur-jujurnya. Data yang dikumpulkan BPS dari sensus ekonomi tidak akan digunakan untuk mengejar kekayaan atau pendapatan pribadi yang dilaporkan," beber Prabowo.



(nkm/nkm)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads