.webp)
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan sejumlah sekolah swasta kategori elite tidak akan menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, terdapat sekitar 80 sekolah di berbagai wilayah Indonesia yang telah dikecualikan dari program tersebut.
"Nah, itu juga beberapa sudah ada apa ya, 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya, gitu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG," ujar Sudaryono di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, dilansir detikFinance, Jumat (28/8/2026).
Menurut Sudaryono, beberapa institusi pendidikan ternama masuk dalam daftar sekolah yang tidak memperoleh alokasi MBG. Di antaranya Sekolah Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari. Sekolah-sekolah tersebut dinilai telah memiliki kemampuan mandiri dalam memenuhi kebutuhan fasilitas maupun pengelolaan kegiatan asrama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Masyarakat, kata Sudaryono, juga dapat memeriksa status sekolah tertentu melalui sistem Radar MBG. Caranya dengan memasukkan nama sekolah ke dalam sistem untuk mengetahui apakah sekolah tersebut menerima alokasi program atau masuk dalam daftar pengecualian. Apabila sekolah masuk dalam daftar pengecualian, sistem Radar MBG akan menampilkan informasi bahwa sekolah tersebut tidak memperoleh alokasi MBG.
"Misalnya masukkan aja sekolah misalnya JIS atau Cikal atau Taruna Nusantara atau Kemala Taruna Bhayangkari misalnya. Nanti di dalam radar MBG ada keterangan tidak tidak mendapatkan alokasi MBG," beber Sudaryono.
Meski telah melakukan penyisiran terhadap sekolah-sekolah kategori elite, Sudaryono belum merinci besaran efisiensi atau penajaman anggaran yang dihasilkan. Pasalnya, BGN masih melakukan pembersihan dan verifikasi terhadap data penerima MBG yang terindikasi sebagai penerima ganda.
Menurut dia, terdapat sekitar 6 juta data penerima yang sedang ditelusuri. Salah satu bentuk data ganda terjadi ketika seseorang tercatat sebagai siswa SMP sekaligus terdaftar sebagai santri di pondok pesantren.
"Jadi ada double-double itu semua kita sisir. Itu ada sekitar 6 jutaan, termasuk juga ada beberapa dapur yang kemarin sudah saya umumkan, ada 414 dapur yang ternyata dapurnya belum beroperasi tapi sudah dikirimi duit. Nah, itu kan uangnya sudah kita ambil, kita kembalikan ke kas negara Rp 311 miliar," jelasnya.
