Luhut ke Bos BGN: Pembangunan SPPG Tak Boleh Sekadar Bisnis

Luhut ke Bos BGN: Pembangunan SPPG Tak Boleh Sekadar Bisnis

Retno Ayuningrum - detikSumut
Jumat, 21 Agu 2026 15:00 WIB
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan paparan pada pertemuan The 4th Indonesia Fintech Summit yang diprakarasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BI, AFTECH, dan AFPI di Bali, Kamis (10/11/2022). OJK bersama pemerintah dan pelaku industri finansial teknologi berkomitmen terus mendukung peran industri fintech dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung stabilitas keuangan nasional serta memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat pengguna layanan fintech serta ekosistemnya. ANTARA FOTO/HO/Humas OJK/wpa/tom.
Foto: ANTARA FOTO/HUMAS OJK
Jakarta -

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono di kantornya. Dalam pertemuan itu, Luhut meminta bos BGN itu pentingnya refocusing lokasi Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

"Satu hal yang ingin saya garisbawahi adalah setiap keputusan strategis harus berlandaskan pada data yang akurat, pengawasan ketat, dan keberanian melakukan koreksi jika ada kekeliruan," ujar Luhut dikutip detikFinance, Jumat (21/8/2026).

Eks Menko Polhukam itu menyebut recofusing SPPG harus diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 1.700 SPPG saat ini difokuskan pembangunannya di wilayah dengan tingkat prevalensi stunting tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pembangunan SPPG tidak boleh lagi sekadar mengikuti kemudahan berbisnis atau mencari lokasi yang gampang. Negara harus hadir lebih dulu di tempat yang paling sulit dan paling membutuhkan. Penentuan lokasi wajib berbasis data akurat seperti; angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis," urai Luhut.

ADVERTISEMENT

Di samping pemetaan ulang lokasi, standarisasi kualitas dan higienitas menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Luhut memberikan apresiasi atas langkah tegas Sudaryono yang telah menutup sekitar 1.300 SPPG karena terbukti belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Penindakan ini merupakan wujud pengawasan ketat demi menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia mulai dari proses yang paling mendasar.

Untuk mendukung keberlanjutan program ini, pihaknya berkomitmen penuh membantu perbaikan tata kelola dengan memberikan rekomendasi strategis sekaligus memperkuat digitalisasi sistem BGN. Melalui integrasi digital, seluruh rantai pasok, kontrol kualitas makanan, hingga evaluasi kinerja setiap SPPG dapat dipantau secara aktual dan transparan.

"Karena untuk kualitas gizi masa depan anak-anak Indonesia, tidak boleh main-main. Setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan menjadi asupan bergizi dan menyehatkan bagi generasi penerus bangsa," jelas Luhut.



(astj/astj)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads