.webp)
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot 14 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Para pejabat tersebut berasal dari berbagai tingkatan, mulai dari eselon I, II, hingga III, dan diduga terindikasi melakukan tindak korupsi.
Amran menjelaskan, pencopotan tersebut belum berarti ke-14 pejabat itu diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk sementara, mereka dibebastugaskan atau dinonjobkan sembari menjalani proses pemeriksaan.
"Ini penyegaran dan hukuman, ada 14 yang kami copot, ada eselon I, II, dan III dan tidak diberikan jabatan, sementara diperiksa. Kalau betul-betul merugikan negara, kami serahkan ke penegak hukum. Kami tindak tegas," kata Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, dilansir detikFinance, Selasa (18/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Amran, dugaan pelanggaran yang dilakukan para pejabat tersebut berkaitan dengan persoalan keuangan dan nilainya mencapai miliaran rupiah. Namun, total kerugian atau nilai dugaan pelanggaran masih dalam proses penghitungan dan pendalaman oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan.
"Pelanggarannya hubungannya dengan uang dan ada miliaran nilainya. Nilai totalnya yang jelas miliaran, totalnya saya beri waktu Itjen untuk mengusut sampai paling lambat 3 bulan, kalau bisa 1 bulan selesai," ujar Amran.
Ke-14 pejabat tersebut kini masih menjalani pemeriksaan. Amran menegaskan bahwa mereka akan dikembalikan ke jabatan apabila hasil pemeriksaan membuktikan tidak melakukan pelanggaran.
"Tetapi sebaliknya, kalau terbukti dia tidak melakukan apa-apa, kami akan lantik kembali. Kami akan promosikan kembali. Jadi kita sportif," tegas Amran.
Amran juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada pejabat yang diduga melanggar aturan. Bahkan, salah satu dari 14 pejabat yang dicopot disebut merupakan keluarga dekatnya.
"Di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya. Tapi ini dilakukan atas nama negara. Di sini kita harus adil pada mereka. Karena kalau tidak, kita sama juga kalau beternak kejahatan membiarkan kejahatan terjadi di Kementerian Pertanian," pungkas Amran.
