.webp)
Sejumlah wilayah di Aceh Besar mengalami kekeringan sehingga berdampak terhadap persediaan air bersih warga dan lahan persawahan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai menyalurkan air dan pompa untuk masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I akan menyediakan sembilan pompa untuk mendukung pasokan air pertanian. Sementara Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan mengatur kembali tata kelola distribusi air irigasi.
Untuk penanganan kebutuhan air bersih masyarakat, BPBPK Aceh mengerahkan 8 personel dengan dukungan 1 unit mobil tangki air berkapasitas 5.000 liter, 2 unit mobil tangki air berkapasitas masing-masing 4.000 liter, serta 1 unit kendaraan operasional double cabin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara, PDAM Tirta Mountala mendukung dalam penyediaan sumber air baku yang dibantu oleh BPBD Aceh Besar untuk proses penyaluran kepada masyarakat terdampak. Penyaluran air bersih dilakukan bertahap di Komplek Kota Reuntang yang dihuni oleh masyarakat dari Desa Ujong Keupula, Desa Lampanah, dan Desa Ujong Mesjid di Mukim Lampanah, Kecamatan Seulimeum.
"Total 18.000 liter air bersih tersalurkan kepada sekitar 170 Kepala Keluarga (512 jiwa) yang terdampak krisis air bersih di kawasan tersebut. Penyaluran akan terus dilakukan sesuai perkembangan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, BPBD, serta instansi terkait agar distribusi bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran," kata Dody dalam keterangannya, Kamis (18/7/2026).
Dia berharap penyaluran air bersih dapat menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di tengah musim kemarau berkepanjangan. Layanan air berkualitas disebut merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, terutama bagi wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber daya air dan dampak perubahan iklim termasuk ancaman kekeringan akibat El Nino.
"Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan," jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebelumnya menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering (kekeringan) melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 968 Tahun 2026. Penetapan status tersebut menjadi dasar percepatan langkah penanganan oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait.
"Kementerian PU terus berkomitmen dalam mendukung penanganan dampak bencana hidrometeorologi kering melalui penyediaan layanan dasar bagi masyarakat. Koordinasi akan terus dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan distribusi bantuan berlangsung optimal serta menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Simak Video "Kementerian PU dan Waskita Karya Rapat Bersama Bahas Percepatan Sekolah Rakyat"
[Gambas:Video 20detik] (astj/astj)
