.webp)
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan telah menyiapkan langkah antisipasi jika dirinya ditangkap saat berada di luar negeri. Ia mengungkapkan militer Israel siap melakukan intervensi untuk menyelamatkannya apabila hal itu terjadi.
Pernyataan itu disampaikan di tengah surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Netanyahu. Ia dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi militer Israel di Jalur Gaza.
Dalam beberapa waktu terakhir, tekanan terhadap Netanyahu kembali menguat. Wali Kota New York Zohran Mamdani bahkan menyerukan agar pemerintah Amerika Serikat mengeksekusi surat perintah ICC jika Netanyahu berkunjung ke negara tersebut. Mamdani juga menyebut Netanyahu sebagai "penjahat perang".
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat diwawancarai presenter Fox News, Sean Hannity, Netanyahu ditanya mengenai kemungkinan dirinya harus mendarat di negara anggota ICC akibat situasi darurat, seperti keadaan medis, yang berpotensi membuatnya ditangkap.
"Anda bepergian ke luar negeri, jangan sampai terjadi, lalu Anda mengalami keadaan darurat medis, dan harus mendarat, dan Anda hendak mendarat di negara yang mengakui ICC. Itu akan memperumit situasi. Apakah Anda mengkhawatirkan hal tersebut?" tanya Hannity melansir detikNews.
"Ya, saya memikirkannya. Anda tahu, kami memiliki pasukan khusus di sekitar ini. Saya sendiri pernah bertugas di sana selama lima tahun," jawab Netanyahu.
Hannity kemudian memuji kemampuan militer Israel dengan menyebutnya sebagai pasukan yang sangat tangguh. Netanyahu lantas menanggapi dengan mengatakan, "Ya, mari kita berikan mereka tugas baru."
Pernyataan tersebut dinilai sebagai isyarat bahwa pasukan khusus Israel dapat dikerahkan untuk membebaskan Netanyahu apabila ia ditahan di luar negeri. Namun, Netanyahu tidak menjelaskan bagaimana mekanisme operasi tersebut akan dijalankan.
Secara hukum internasional, operasi militer yang dilakukan suatu negara di wilayah negara lain tanpa persetujuan pemerintah setempat dapat dianggap sebagai pelanggaran kedaulatan dan berpotensi memicu sengketa diplomatik.
Pernyataan Netanyahu muncul di tengah laporan yang menyebut surat perintah ICC telah membatasi ruang geraknya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Pemerintah Israel disebut harus mempertimbangkan secara matang setiap tujuan kunjungan ke negara-negara yang berpotensi menjalankan surat perintah penangkapan tersebut.
Berdasarkan Statuta Roma sebagai dasar pembentukan ICC, negara-negara anggota pada prinsipnya berkewajiban bekerja sama dengan mahkamah, termasuk melaksanakan surat perintah penangkapan. Meski demikian, penerapannya di lapangan kerap dipengaruhi pertimbangan hukum maupun politik.
Selain seruan dari Wali Kota New York, sejumlah negara di Eropa sebelumnya juga menyatakan akan menjalankan kewajiban hukum internasional apabila Netanyahu memasuki wilayah mereka.
