.webp)
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memaparkan langkah pemerintah terkait 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai membebani anggaran. Penanganannya akan dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan tingkat prioritas, dengan fokus utama pada daerah yang memiliki angka stunting tinggi dan wilayah tertinggal.
Zulhas mengatakan pemerintah menargetkan penyelesaian dalam waktu satu bulan untuk SPPG yang berada di wilayah dengan tingkat stunting tinggi, seperti Papua, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar (Kepala BGN) dan Menkes itu stuntingnya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini," ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, dilansir detikFinance, Rabu (29/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, penanganan sebagian besar titik SPPG lainnya yang berada di Sumatera dan Jawa diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan. Menurut Zulhas, pemerintah masih mempelajari solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya, yang 13.000 (Dapur MBG) tadi. Sisanya kami akan pelajari perlu waktu dua bulan," beber Zulhas.
Ia juga meminta seluruh pihak yang berkepentingan untuk memberikan waktu kepada pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut dan tidak lagi menggelar aksi demonstrasi. Zulhas memastikan proses penyelesaian akan dilakukan secara terbuka.
"Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Jadi gak usah datang lagi, apa demo lagi," imbuhnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya telah menerima data wilayah dengan angka stunting tinggi dari Kementerian Kesehatan. Berdasarkan data tersebut, dapur MBG yang telah dibangun di daerah prioritas akan segera dioperasikan.
"Maka kami akan memprioritaskan bagaimana berdasarkan data itu kami cek manakala sudah ada dapur yang memang sudah dibangun segera untuk kami bisa operasionalkan. Jadi, ada ini ada merah-merah itu di Papua, di NTT, termasuk juga beberapa daerah di pulau lain ada di Sumatera, ada sebagian di Jawa saya lihat tadi, itu bagaimana segera," ujar Sudaryono.
Senada dengan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pihaknya telah menyerahkan peta wilayah rawan stunting kepada BGN. Menurutnya, sebelum 5 Agustus, SPPG yang telah siap akan langsung dibuka di daerah-daerah dengan tingkat stunting tinggi.
"Karena beliau (Kepala BGN) punya wajib khusus untuk stunting, beliau tuh sudah punya beberapa SPPG Pak, 'Ini mau dibuka apa enggak, 13 ribuan'. Nah kita udah lihat Pak ini ada peta-peta yang stunting itu saya baru WA, termasuk sampai lokasi-lokasinya sudah ada kabupaten, kotanya, itu nanti akan segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN," tutur Budi.
