.webp)
Pemerintah Malaysia kembali menegaskan sikap resminya yang tidak mengakui Israel dan memastikan kebijakan tersebut tidak akan berubah, meski tekanan dari Amerika Serikat (AS), yang merupakan sekutu dekat Israel, terus meningkat.
Ketegasan itu muncul di tengah memanasnya hubungan Malaysia dan AS setelah Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada 15 Juli lalu kembali menegaskan kebijakan pemerintah yang melarang setiap warga negara Israel memasuki wilayah Malaysia.
Pernyataan Anwar memicu reaksi keras dari sejumlah anggota Kongres AS. Mereka mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio agar Departemen Luar Negeri AS meninjau ulang hubungan keamanan dan ekonomi dengan Kuala Lumpur. Selain itu, mereka juga meminta penghentian pendanaan untuk program "Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional" yang selama ini memberikan pelatihan kepada personel militer Malaysia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketegangan tersebut kemudian berlanjut dengan pemanggilan Duta Besar Malaysia untuk AS, Shahrul Ikram, oleh Departemen Luar Negeri AS pada pekan lalu.
Dilansir detikNews dari Middle East Monitor, Selasa (28/7/2026), Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Mohamad Hasan menyampaikan bahwa Dubes Shahrul telah memberikan penjelasan mengenai posisi Malaysia saat memenuhi panggilan Departemen Luar Negeri AS.
Hasan menegaskan bahwa sikap Malaysia terhadap Israel bukanlah kebijakan baru maupun respons atas perkembangan terbaru. Menurutnya, kebijakan itu telah menjadi prinsip resmi negara sejak lama dan terus dipertahankan oleh setiap pemerintahan yang silih berganti.
Mengutip kantor berita Bernama, Hasan mengatakan pemerintah Malaysia menangani isu tersebut berdasarkan kebijakan yang telah lama dianut negara itu.
"Ini memang sudah menjadi kebijakan Malaysia sejak lama. Kebijakan imigrasi kami tidak mengakui negara Israel ataupun rezim Zionis. Ini sudah sejak lama menjadi posisi kami," tegasnya.
Malaysia yang mayoritas penduduknya beragama Islam hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Pemerintah juga melarang pemegang paspor Israel memasuki wilayah Malaysia sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan Palestina.
Pernyataan terbaru dari Menlu Hasan disampaikan hanya beberapa hari setelah PM Anwar Ibrahim kembali menegaskan komitmen pemerintahannya untuk tetap tidak mengakui Israel.
Dalam pernyataannya, Anwar menegaskan Malaysia akan terus menyuarakan dukungan bagi Palestina dan Gaza, meskipun ada sejumlah negara yang memilih bersikap selektif atau bahkan diam terhadap berbagai kekejaman yang terjadi.
"Malaysia merupakan negara yang merdeka dan kami menggunakan hak-hak kami dan bangga untuk menyatakan bahwa rakyat Malaysia menjunjung tinggi martabat manusia serta menghormati semangat kemanusiaan," ucapnya.
"Kami akan terus melanjutkan kebijakan ini dan tidak akan mengizinkan warga negara Israel menginjakkan kaki di Malaysia," tegas PM Malaysia tersebut.
