.webp)
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggeruduk kantor DPRD Kota Medan. Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi beberapa program yang dinilai tidak pro rakyat.
"Kami menilai tidak satu pun kebijakan ataupun program-program yang memihak kepada rakyat miskin. Kita dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia diajarkan agar tetap berdiri berdampingan bersama kaum-kaum marhaen, dan hari ini kaum-kaum marhaen tidak diperhatikan, justru ditindas," ujar Ketua DPC GMNI Kota Medan Damses Sianturi di sela-sela aksi, Rabu (17/6/2026).
Damses mengatakan, pihaknya menyoroti beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada tiga program mercusuar yang kita soroti yang menghabiskan begitu banyak anggaran. Yang pertama ada makan bergizi gratis yang menghabiskan anggaran Rp 1 triliun per harinya, kemudian ada koperasi Desa Merah Putih, kemudian ada sekolah rakyat. Ini sangat menguras anggaran negara, menghabiskan keuangan negara," katanya.
Kebijakan selanjutnya, ujar Damses, yakni penambahan dua batalion di setiap kabupaten/kota, dua batalion per kabupaten kota serta penambahan pasukan.
"Seperti kita ketahui Sumatera Utara itu sendiri, kalau saya tidak salah membaca, itu penambahan pasukannya 300 kalau tidak 3.000 penambahan pasukannya. Dengan kondisi ekonomi hari ini, harusnya ini diberhentikan untuk menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar," katanya.
Dari amatan detikSumut di lokasi, massa aksi masih menuntut Ketua DPRD Medan Wong Cung Sen untuk keluar menemui massa. Mereka juga memanjat dan mencoba merusak pagar utama gedung DPRD.
Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada satu anggota DPRD Medan yang menemui massa aksi.
