.webp)
Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN) ternyata membuat keuangan negara tekor Rp 1 triliun per bulan. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah saat ini tengah mengkaji penutupan SPPG yang dianggap membengkak.
"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih), tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dikutip detikNews.
Meski begitu, opsi penutupan SPPG yang berlebih ini kemungkinan akan dihindari atau sebisa mungkin ditekan. Hal ini dimaksudkan agar selama periode penataan ulang pemberian MBG untuk para penerima manfaat ini tidak terhenti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita target awal satu bulan ini harus harus sudah selesai. Tapi tentunya kan semua ada dinamikanya ya. Makanya yang pertama tentu tadi kita tekankan adalah yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan, dan di situ pun juga catatan-catatan perbaikan itu terus tetap harus dilakukan. Yang sudah baik pun juga harus ada pengawasan supaya kualitasnya bisa terjaga. Kita tidak ingin ada penurunan," tegasnya.
Ia menyebut masalah pembengkakan jumlah SPPG ini akan diselesaikan melalui proses penataan ulang. Sebab banyaknya dapur MBG yang beroperasi membuat pelaksanaan program jadi tidak efisien, terutama dalam hal pemberian insentif Rp 6 juta untuk setiap SPPG.
Dalam hal ini, menurutnya pemerintah membuka opsi penutupan SPPG yang berlebih. Namun menurutnya hal ini masih harus dibahas lebih jauh, sehingga ia tidak bisa memberikan kepastian terkait hal itu.
(astj/astj)
