.webp)
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan 36 ribu anak dari keluarga tidak mampu akan menjadi siswa sekolah rakyat (SR) tahun ini. Gus Ipul meminta tidak permainan dalam proses penjangkauan untuk menentukan calon siswa.
Gus Ipul menjelaskan, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak dari keluarga paling tidak mampu yaitu keluarga yang putra-putrinya belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Di Indonesia ada 4 juta keluarga yang masuk kriteria tersebut.
"Kita harapkan dalam penjangkauan ini tidak ada titipan, tidak ada suap menyuap, tidak ada sogok menyogok, tidak ada KKN. Tapi benar-benar yang berdasarkan kriteria dan sesuai dengan kenyataan di lapangan," kata Gus Ipul dalam acara Open House Sekolah Rakyat di kompleks Sentra Darussa'adah Aceh Besar, Senin (8/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk tahun ini ada 400 keluarga di Aceh Besar yang sudah didatangi petugas dan memenuhi kriteria anaknya masuk ke sekolah rakyat. Mereka yang memenuhi syarat nanti akan ditetapkan pemerintah daerah sebagai siswa sekolah rakyat.
Menurutnya, proses pembelajaran di 166 titik sekolah rakyat di berbagai daerah sudah berjalan dengan baik meskipun di awal-awal terdapat berbagai tantangan. Para siswa di sana diajarkan berbagai mata pelajaran termasuk bahasa asing.
"Sesuai arahan presiden, tahun ini kita akan tingkatkan alokasi penerimaan siswa baru dari 15 ribu sebelumnya lebih menjadi 36 ribu lebih. Tahun depan insya Allah siswa sekolah rakyat seluruh Indonesia sudah mencapai lebih dari 100 ribu. Ini adalah hal yang perlu kita terus lakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan tata kelola ke depan agar lulusan-lulusan sekolah rakyat nanti sesuai dengan harapan bapak presiden menjadi lulusan yang pintar, berkarakter, dan terampil," ujarnya.
Di Aceh saat ini sedang dibangun lima sekolah rakyat permanen yaitu di Aceh Besar, Bireuen, Lhokseumawe, Nagan Raya dan Subulussalam. Sekolah ini akan menerima siswa dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas.
"Lima gedung permanen sekolah rakyat salah satunya milik provinsi. Ini yang saya juga saya beri catatan. Di tempat lain kabupaten kota punya, provinsinya belum punya. Ada yang provinsinya punya, kabupaten kotanya belum punya. Seperti Bali itu. Tapi di Aceh kabupaten kotanya punya sebagian ya tapi provinsinya juga sudah punya. Ini adalah hal yang saya syukuri di Provinsi Aceh," ujarnya.
