Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso menyampaikan keluhan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Dia mengaku was-was karena adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD), dan meminta agar dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) ditambah.
Menurut Bagus, saat ini Bengkalis masih bergantung pada sektor ekstraktif seperti migas dan perkebunan seperti sawit. Hal tersebut membawa rentang flaktuasi harga yang akan berpengaruh terhadap stabilitas kondisi ekonomi daerah.
"Sudah mengurangi TKD yang sangat besar di Kabupaten Bengkalis maka infalsi minus 2,32 persen terjadi di Bengkalis," katanya pada Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Palembang, Sabtu (25/4/2026).
Sebelum ada pengurangan TKD, kata Bagus, pihaknya bisa mengatasi stunting, inflasi dan ketenagakerjaan. Ditambah ada ada DBH migas.
"Dulu Bengkalis dengan kekuatan ABPD yang alhamdulillah menunjang karena kami pengahasil minyak, kami bisa mengatasi stunting, inflasi dan ketenagakerjaan. Hari ini kami waswas dan sudah terjadi," ujarnya.
Program Rp 1 miliar satu desa, menurut Bagus, tidak akan ada lagi tahun ini. Sebab, Pemerintah Bengkalis mengalami pengurangan TKD 40 persen.
"Kami berharap pemerintahan pusat, berilah kami daerah penghasil ini mendapatkan pembagian (DBH migas) yang lebih dari yang lalu (tahun sebelumnya). Karena apa kami tidak bia bergerak leluasa lagi untuk mendapatkan pendapatan asli daerah kecuali daerah penghasil itu diberikan porsi yang lebih besar dari sebelumnya," ujarnya.
"Namun demikian kami tetap optimis, apa yang akan kami lakukan di Pemerintah Bengkalis akan terus berjuang dan mendapatkan hak yang terbaik. Kami berharap pemerintah pusat memberikan arahan dan masukan bagi Kabupaten Bengkalis," tuturnya.
Simak Video "Video: Pramono Sebut Inflasi Jakarta Terkendali di Tengah Tekanan Ekonomi"
(astj/astj)