Kemendagri Ungkap Skema Pendanaan Daerah: Kerja Sama Swasta-Sehatkan BUMD

Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Hariyono mengungkapkan skema pendanaan pembangunan daerah bekerjasama dengan pihak swasta. Selain itu, Sugeng juga menjelaskan soal skema untuk menyehatkan BUMD agar meningkatkan potensi pendapatan daerah.

Hal itu disampaikan Sugeng di acara detikcom Regional Summit Riau dengan tema Bumi Lancang Kuning Menyongsong 2026: Kolaborasi Membangun dan Menjaga Lingkungan untuk Kemajuan di Pekanbaru. Sugeng menanggapi soal permasalahan yang disampaikan kepala daerah di Riau.

"Tadi yang saya simpulkan adalah ini kan mengenai dana bagi hasil, memang Undang-Undang Dasar kita menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai negara, tapi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bagaimana caranya? Mekanismenya dana bagi hasil, sehingga daerah yang tidak punya penghasilan terkait dengan sumber daya alam kebagian," kata Sugeng Hariyono, Jumat (19/12/2025).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, daerah yang terdampak disebut lebih banyak mendapat dana bagi hasil (DBH). Sugeng menilai soal pemerintah daerah terdampak ingin mendapat anggaran lebih masih bisa dibahas dengan kementerian terkait.

"Ini perlu kita dudukkan, misalnya forum komunikasi daerah penghasil Migas, kita dudukkan, ketemu dengan kementerian/lembaga yang mengampu urusan tersebut, memang untuk 2026 sekarang sudah teralokasikan, tapi kan selalu terbuka ruang dengan APBN Perubahan," ujarnya.

Sugeng menyebutkan pembagian kewenangan wilayah hutan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sudah ditentukan. Namun ia menilai jika pembahasan soal DBH bisa dilakukan dengan kementerian terkait.

"Yang punya dana bagi hasil adalah kementerian teknis, misalnya Kementerian ESDM, SKK Migas, kemudian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan seterusnya, ini kita duduk bersama, jadi kalau tadi skema-skema seperti itu pastilah ada solusinya," ucapnya.

Ia sepakat dengan Bupati Siak Afni Zulkifli yang menolak menaikkan pajak untuk sumber pendanaan pembangunan di daerah. Menurut Sugeng, masih ada solusi bekerjasama dengan swasta dengan berbagai skema.

"Kalau pun daerah itu mau meningkatkan pendapatan, tadi tadi sudah kami paparkan juga, pajak dan retribusi itu tidak dianjurkan karena memberatkan masyarakat dan katakanlah kita membicarakan pajak retribusi perusahaan daerah dan usaha lain yang sah ya, skema untuk pemanfaatan aset di daerah yang selama ini tidak jelas padahal ada skema KPBU, ada skema BOT dengan swasta," ujarnya.