.webp)
DPW PKB Sumut mendukung usulan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD. PKB menilai jika pemilihan langsung membentuk polarisasi pendukung hingga biaya yang besar.
"Ini kan sudah melalui kajian dan analisa, Ketua Umum telah melihat bagaimana selama ini terjadinya keterbelahan, kemudian polarisasi terkait masifnya intervensi pemilihan dan biaya sangat besar, politik uang," kata Sekretaris PKB Sumut Zeira Salim Ritonga, Jumat (6/2/2026).
Hal itu dinilai membuat demokrasi yidak efektif, apalagi kepala daerah dinilai merupakan bagian dari pemerintah pusat. Zeira khawatir kepala daerah akan lebih fokus mengembalikan dana kampanye daripada fokus kepada kebijakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan membuat demokrasi kita ini tidak efektif, orang memilih kepala daerah itu bagian dari pemerintah pusat, masa ini kita habiskan uang yang begitu besar, pada intinya itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin kita yang kita khawatirkan itu tidak lagi fokus kepada kebijakan tapi bagaimana mengembalikan uang dana kampanye, yang terjadi kan korupsi," ujarnya.
Anggota DPRD Sumut ini menuturkan jika gagasan itu telah disampaikan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kepada Presiden Prabowo Subianto. Prabowo disebut menyambut baik gagasan itu.
"Maka adalah ide-ide gagasan baru yang diberikan oleh Ketua Umum kepada pemerintah Bapak Presiden dan disambut baik oleh Bapak Presiden, sehingga terjadi persamaan persepsi. Supaya lebih hemat, efektif dan tidak mengganggu sistem demokrasi kita maka dilakukan keterwakilan melalui anggota DPRD dalam memilih kepala daerah," tuturnya.
(astj/astj)
