.webp)
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya tengah mempersiapkan langkah untuk mengakui kemerdekaan Palestina secara resmi. Pernyataan ini memicu reaksi keras dari pemerintah Israel, yang menentang inisiatif tersebut.
Dilansir detikNews dari AFP, Jumat (11/4/2025), Macron menjelaskan bahwa keputusan final kemungkinan akan diambil pada bulan Juni mendatang, bersamaan dengan Konferensi PBB yang akan digelar di New York. Pengakuan ini disebut sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
"Kita harus bergerak menuju pengakuan, dan kita akan melakukannya dalam beberapa bulan mendatang," kata Macron kepada wartawan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menambahkan bahwa Prancis akan memimpin konferensi internasional bersama Arab Saudi pada bulan Juni. Konferensi tersebut diharapkan menjadi momentum penting untuk menggalang dukungan pengakuan Palestina dari berbagai negara.
"Tujuan kami adalah untuk memimpin konferensi ini dengan Arab Saudi pada bulan Juni, di mana kita dapat menyelesaikan gerakan pengakuan bersama ini oleh beberapa pihak," tambahnya.
Lebih jauh, Macron menyampaikan alasannya mendukung pengakuan terhadap Palestina. Ia ingin menjadi bagian dari gerakan kolektif global untuk menciptakan perdamaian.
"Saya akan melakukannya karena saya yakin bahwa pada suatu saat nanti itu akan benar dan karena saya juga ingin berpartisipasi dalam dinamika kolektif, yang juga harus memungkinkan semua pihak yang membela Palestina untuk mengakui Israel pada gilirannya, yang banyak dari mereka tidak melakukannya," tambahnya.
Macron juga menegaskan bahwa langkah ini akan memperkuat posisi Prancis dalam memerangi kelompok yang menolak eksistensi Israel, seperti Iran, serta menegaskan komitmen terhadap keamanan regional.
Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shanin menyampaikan apresiasi mendalam. Ia menyebut pengakuan dari Prancis merupakan langkah maju menuju penyelesaian konflik dan perlindungan hak-hak rakyat Palestina.
"Pengakuan Prancis akan menjadi "langkah ke arah yang benar sejalan dengan perlindungan hak-hak rakyat Palestina dan solusi dua negara," kata Shanin kepada AFP.
(nkm/nkm)
