.webp)
Presiden AS, Donald Trump berencana mengambil alih Jalur Gaza dan memindahkan warga Palestina. Rencana itu pun mendapat kecaman dan penolakan dari berbagai negara.
Dilansir detikHikmah, sejumlah pimpinan negara tegas menolak rencana Trump tersebut. Rencana Trump yang disampaikan dalam konferensi pers dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu itu dinilai melanggar hukum.
Dalam konferensi pers pada 4 Februari 2025, Trump mengatakan bahwa warga Palestina akan senang meninggalkan Gaza, yang mengisyaratkan bahwa AS akan mengambil alih kepemilikan jangka panjang atas Jalur Gaza.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Negara-negara yang Mengecam dan Menolak Rencana Trump
1. Arab Saudi
Rencana Trump yang hendak mengambil alih wilayah Gaza mendapat penolakan keras dari Pemerintah Kerajaan Saudi. Saudi menegaskan akan berada di pihak Palestina sampai negara itu merdeka.
Kementerian Luar Negeri Saudi melalui media sosial X menulis, "Pendirian negara Palestina adalah posisi yang teguh dan tidak tergoyahkan," tulis Kementerian Luar Negeri Saudi.
"Yang Mulia (Putra Mahkota dan Perdana Menteri Mohammed bin Salman) menekankan bahwa Kerajaan Arab Saudi tidak akan menghentikan kerja kerasnya untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan Kerajaan tidak akan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel tanpa itu," lanjut pernyataan itu.
Dilansir dari Al-Jazeera, Kementerian Luar Negeri Saudi juga mengatakan menolak segala bentuk upaya pengusiran terhadap warga Palestina dari tanah mereka.
"Arab Saudi juga menegaskan kembali penolakan tegas yang diumumkan sebelumnya atas segala pelanggaran hak-hak sah rakyat Palestina, baik melalui kebijakan pemukiman Israel, aneksasi Palestina atau upaya untuk menggusur orang Palestina dari tanah mereka," katanya.
2. Yordania
Segala upaya untuk mencaplok tanah dan menggusur warga Palestina yang diusulkan Trump ditentang Raja Yordania Abdullah.
"Yang Mulia Raja Abdullah II menekankan perlunya menghentikan perluasan permukiman (Israel) dan menyatakan penolakan terhadap segala upaya untuk mencaplok dan menggusur warga Palestina," kata pernyataan Kerajaan Yordania.
3. Turki
Melansir AFP, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat memaksa warga Gaza keluar dari "tanah abadi" mereka. Erdogan juga menegaskan bahwa Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur adalah milik warga Palestina.
"Tidak ada kekuatan yang dapat memaksa rakyat Gaza keluar dari tanah air abadi mereka yang telah mereka huni selama ribuan tahun. Upaya ini sama sekali sia-sia dan tidak ada gunanya," tegas Erdogan.
4. Rusia
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan, "Ada rencana Israel untuk mengambil alih kendali penuh atas Tepi Barat yang diduduki dan upaya untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza," kata Sergey Lavrov.
Ia menambahkan, "Mempraktikkan kebijakan hukuman kolektif adalah metode yang ditolak Rusia."
5. China
Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pihaknya menentang pemindahan paksa warga Gaza dan berharap semua pihak akan mengambil gencatan senjata dan pemerintahan pasca konflik sebagai kesempatan untuk membawa masalah Palestina kembali ke penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara.
6. Spanyol
Menteri Luar Negeri Spanyol, Jose Manuel Albares, menegaskan Gaza adalah tanah warga Palestina dan mereka harus tetap berada di Gaza.
7. Irlandia
Menteri Luar Negeri Irlandia, Simon Harris, menegaskan kembali solusi dua negara atas Israel dan Palestina. Dia menyebut rakyat Palestina dan Israel sama-sama memiliki hak untuk hidup berdampingan dengan aman di negara masing-masing.
"Setiap gagasan untuk memindahkan penduduk Gaza ke tempat lain akan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB," ungkap Harris.
8. Inggris
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan, "Mereka (Palestina) harus diizinkan pulang, mereka harus diizinkan membangun kembali, dan kita harus bersama mereka dalam pembangunan kembali itu menuju solusi dua negara," kata Keir Starmer.
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menambahkan, Palestina memiliki masa depan di tanah air mereka.
"Kami selalu yakin bahwa kami harus melihat dua negara. Kami harus melihat Palestina hidup dan sejahtera di tanah air mereka di Gaza dan Tepi Barat."
9. Jerman
Kanselir Jerman, Olaf Scholz, mengecam keras usulan Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza. Scholz mengatakan usulan itu sebagai sebuah "skandal" dan ide "mengerikan" yang melanggar hukum internasional.
"Ini adalah skandal dan ide yang mengerikan, terutama sekarang saat kita melihat kehancuran luar biasa yang terjadi di sana," kata Scholz.
10. Prancis
Prancis menolak rencana Trump dan menganggap hal ini sebagai sesuatu yang gila. Trump mengisyaratkan AS dapat mengambil alih kendali Gaza dan memindahkan warga Palestina ke negara lain.
"Prancis menegaskan kembali penentangannya terhadap pemindahan paksa penduduk Palestina di Gaza, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, serangan terhadap aspirasi sah Palestina, juga hambatan besar bagi solusi dua negara," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis, Christophe Lemoine.
11. Indonesia
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal relokasi sebagian warga Gaza.
"Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima," demikian pernyataan Kemlu, Selasa (21/1).
"Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza."
Baca selengkapnya di sini
Baca juga: Ogah Tinggalkan Gaza, Hamas Ancam Trump |
(mjy/mjy)
