.webp)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan seluruh kepala daerah terpilih akan dilantik secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. Bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tidak lagi dilantik oleh gubernur.
Dilansir detikNews, mulanya Tito menjelaskan bahwa telah disepakati jika pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di MK dilakukan pada 6 Februari.
"Dengan adanya rapat tadi dari KPU, Bawaslu, DKPP, pemerintah dan saya kira semua-semua fraksi menyampaikan semuanya setuju pada pilihan dua tahapan serentak, yaitu 6 Februari untuk yang tidak ada sengketa gubernur, bupati, wali kota," kata Tito usai rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua dilantik serentak di satu hari yang sama oleh presiden bagi yang tidak ada sengketa. Kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta kan gubernurnya memang tidak dilantik, tapi bupati wali kotanya dilantik di sini," tambahnya.
Tito mengatakan berdasarkan Pasal 164B UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, pelantikan dilakukan presiden. UU itu disebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melantik kepala daerah secara serentak lantaran pilkada digelar serentak.
"Itu amanah Undang-Undang Pasal 164B. Ingat undang-undang itu lahir tanggal 1 Juli 2016. Bapak Presiden Prabowo belum menjabat, saya juga belum menjabat Mendagri. Jadi dibuat oleh pembuat undang-undang yang mana memberikan kewenangan kepada presiden untuk melantik serentak, karena ada pilkada serentak," kata dia.
Tito pun menganggap pelantikan serentak yang nantinya dilakukan oleh Prabowo, merupakan yang pertama dalam sejarah.
"Dan ini kalau terjadi tadi disebutin Pak Ketua, pertama kali mungkin dalam sejarah kita pelantikan oleh presiden secara serentak Gubernur Bupati Wali Kota," ujarnya.
Baca selengkapnya di sini
(mjy/mjy)
