Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo menegaskan permintaan audit yang disampaikannya bukan untuk menciptakan tekanan bagi penyelenggara. Namun, sisi baiknya ucapannya itu membuat semua pihak yang terlibat menjadi penyelenggara lebih waspada.
"Pernyataan saya merupakan respons terhadap tuduhan yang muncul begitu cepat setelah PON baru saja dimulai, di mana beberapa pihak langsung menuduh adanya korupsi hanya berdasarkan contoh atau sampel terbatas," ungkap Dito melalui keterangan tertulis Sabtu (14/9/2024).
Ia menambahkan bahwa sejak awal PON diselenggarakan, pemerintah telah membentuk Satgas Tata Kelola yang melibatkan Bareskrim dan Jamintel Kejaksaan Agung untuk mengawasi penggunaan anggaran.
"Saya hanya ingin menegaskan kepada masyarakat bahwa semua proses ini telah diawasi secara ketat oleh pihak yang berwenang. Jadi, tuduhan adanya penyelewengan atau korupsi itu tidak berdasar," ujarnya.
Dito juga menilai bahwa pemberitaan terkait audit ini justru memberikan dampak positif bagi penyelenggara. "Saya rasa ada sisi baik dari pemberitaan ini. Semua unsur yang terlibat, baik pemerintah pusat hingga daerah, menjadi lebih sigap dan waspada. Karena kita tahu, ini adalah acara besar dengan anggaran yang besar, sehingga pertanggungjawabannya juga harus besar," kata Dito.
Dito berharap langkah audit ini dapat memberikan rasa tenang kepada semua pihak setelah PON selesai. "Saya ingin setelah PON, mereka yang telah bekerja keras dapat merasa tenang karena semua proses telah diaudit dengan transparan dan akuntabel, sehingga pengabdian mereka tidak tercoreng oleh opini yang tidak baik," pungkasnya.
Dito menyimpulkan bahwa permintaan audit dana PON XXI adalah langkah yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sejak awal pelaksanaan, bukan untuk menciptakan tekanan atau kekhawatiran di kalangan penyelenggara maupun atlet.
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tuduhan korupsi yang muncul di media sosial, bukan sebagai upaya untuk mengguncang penyelenggara atau menimbulkan suasana mencekam.
Selengkapnya di Halaman Berikutnya...
Simak Video "Video: Permintaan Maaf KPU Buntut Heboh Aturan Tak Buka Ijazah Capres"
(astj/astj)