.webp)
Ketua DPRD Padang Lawas (Palas), Amran Pikal, merespon positif kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu. Ia berharap hal itu dapat membawa perubahan ke depan.
"Tentu kita berterimakasih atas kehadiran Pak Jokowi ke Palas. Khususnya kepada Pemkab Palas yang telah memfasilitasi kedatangan Jokowi. Ini kali pertamanya presiden menyapa masyarakat Palas," kata Amran kepada detikSumut, Senin (18/3/2024).
Mendatangkan orang nomor satu di negeri ini ke Palas dinilai bukanlah hal yang mudah. Namun karena adanya keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Palas memberikan keyakinan bahwa Palas layak di kunjungi Presiden maka momen bersejarah tersebut terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kehaidran Pj Bupati, Edy Junaedi Harahap yang baru satu bulan menjalankan tugas di Palas sudah menunjukkan tanda positif untuk kemajuan Palas. Kita dari DPRD siap mendukung semua programnya," jelasnya.
Dia mengungkapkan, memang sejauh ini Palas masih membutuhkan banyak pembenahan. Mulai dari perbaikan di bidang infrastruktur, pendidikan, pertanian, serta kesehatan.
"Ya kita berharap kedatangan Jokowi dapat membawa perubahan bagi Palas. Baik di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur," ujarnya.
"Misalnya dengan menggelontorkan anggaran pusat ke daerah. Karena tentu masih banyak infrastruktur yang belum terbenahi, seperti jalan dan jembatan," sambungnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Palas pada Jumat (15/3). Ia berkunjung ke RSUD Sibuhuan untuk memastikan pelayanan telah berjalan dengan baik.
"Saya ingin memastikan pelayanan rumah sakit di sini baik dan saya lihat tadi di pendaftaran BPJS semuanya berjalan cepat. Saya kira ini bagus," ujar Jokowi.
Dia juga mengaku senang karena dokter spesialis hingga peralatan di rumah sakit sudah cukup memadai. Meski begitu, menurutnya masih ada beberapa gedung yang harus diperbaiki.
Jokowi pun melanjutkan kunjungannya ke Gudang Bulog GDT Huta Lombang. Kedatangannya disambut sorak sorai warga, terkhusus oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 10 kg beras.
"Nanti kalau APBN, kita lihat, ada ruang untuk anggaran ini akan dilanjutkan. Tapi janji dari pemerintah sampai Juni dulu," sebutnya.
(astj/astj)
