.webp)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus memperbaharui rekapitulasi perhitungan suara Pilpres 2024 untuk wilayah Sumatera Utara (Sumut). Dari real count KPU yang sudah mencapai 55,61% pasangan Anies-Muhaimin hanya mampu menang di Mandailing Natal (Madina), Tanjungbalai dan Padangsidimpuan, sisanya dikuasai Prabowo-Gibran.
Dilihat detikSumut, Senin (19/2/2024) di situs pemilu2024.kpu.go.id, total suara yang masuk mencapai 56,1% atau sebanyak 25.694 dari 45.875 TPS.
Dari hasil tersebut, Prabowo-Gibran unggul dengan unggul 59,26% dengan 1.723.743 suara. Hal ini unggul jauh dibandingkan paslon lainnya yang hanya memperoleh 28,5% dan 12,22%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo-Gibran unggul di 30 dari 33 kabupaten/kota yang ada si Sumut. Sedangkan dua kabupaten/kota yakni Padangsidimpuan, Tanjunbalai dan Mandailing Natal paslon nomor urut 1 unggul.
Berikut hasil yang disusun berdasarkan nomor urut capres-cawapres:
• Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 28,5% (828.506 suara)
• Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming: 59,46 % (1.723.743 suara
• Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 12,22% (355.173 suara)
Real Count Pilpres 2024 di Madina
• Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 57,27% (63.988 suara)
• Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming: 38,86% (43.419 suara)
• Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 3,88% (4.333 suara)
Real Count di Padangsidimpuan
• Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 53,37% (40.686 suara)
• Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming: 42,15% (32.133 suara)
• Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 4,49% (3.420 suara)
Real Count di Tanjungbalai
• Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar: 50,88% (26.956 suara)
• Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming: 41,56% (22.019 suara)
• Ganjar Pranowo-Mahfud Md: 7,56% (4.004 suara)
Hasil yang ditampilkan KPU ini bukan hasil akhir Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.
KPU juga menyatakan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(astj/astj)
