.webp)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut mengungkapkan beberapa tantangan menjelang Pemilu 2024. Selain tantangan, KPU Sumut juga menyebut strategi yang akan dilakukan demi menyukseskan #PemiluDamai2024.
Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengatakan jika pihaknya sudah menyiapkan anggota KPU di 33 kabupaten/kota di Sumut. Bahkan KPU sudah merekrut 321.125 KPPS yang bertugas di 45.875 TPS di Sumut
"Tentu kita menyiapkan berbagai hal terkait dengan penyelenggara, baik itu ditingkat KPU kabupaten/kota di 33 kabupaten/kota, di tingkat jajaran PPK se Sumatera Utara dan juga di tingkat PPS penyelenggara di tingkat desa/kelurahan. Saat ini sudah direkrut sejumlah 321.125 KPPS di Sumatera Utara," kata Agus Arifin saat dialog di acara #Demi Indonesia Cerdas Memilih di Medan, Selasa (16/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menjelang 30 hari pemungutan suara, KPU mengungkapkan ada beberapa hal yang krusial bagi mereka, seperti pendistribusian logistik. Saat ini, KPU sedang melakukan penyortiran dan pelipatan 55 juta surat suara.
"Saat ini memang menjelang 30 hari pemungutan suara, yang krusial menurut kita sebenarnya adalah pendistribusian logistik. Saat ini kita sedang melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara sekitar 55 juta surat suara," ucapnya.
55 juta surat suara tersebut akan digunakan oleh 10.843.940 pemilih di Sumut. Surat suara tersebut nantinya akan digunakan untuk Pilpres dan Pileg di 14 Februari 2024.
Agus mengungkapkan jika pendistribusian logistik tersebut memiliki tantangan tersendiri mengingat geografis Sumut yang cukup berat. Logistik tersebut harus sampai ke TPS paling lama 1 hari sebelum pemungutan suara.
"Tantangannya tentu pendistribusian menjelang hari pemungutan suara, dalam ketentuannya bahwa logistik Pemilu itu harus sampai 1 hari sebelum hari pemungutan, ini menjadi tantangan. Terutama kabupaten/kota yang memiliki geografis tantangan alam yang berat dengan kondisi yang sulit, seperti di Kepulauan Nias," ungkapnya.
Namun Agus optimis, dengan kerja sama dan bantuan dari pemerintah, TNI/Polri, pendistribusian logistik tersebut akan tercapai. Pihak terus melakukan pendistribusian dan memastikan logistik sampai di TPS.
Tantangan yang lain, kata Agus, adalah tentang penguatan terhadap 321.125 KPPS yang ada di Sumut sebagai ujung tombak Pemilu 2024. KPU Sumut disebut terus menegaskan agar para penyelenggara pemilu mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga TPS agar selalu netral.
"Tantangannya yang lain sebelum pemungutan suara adalah bimtek terhadap 321.125 KPPS, ini tantangannya, kenapa? Karena KPPS ini adalah puncak dari Pemilu dan mereka adalah ujung tombak kita dalam mengawas suara pemilih agar suara pemilih dapat difasilitasi sesuai dengan ketentuan. Kita sebagai penyelenggara ini ada kode etiknya, setiap ada bimtek itu selalu kita tegaskan supaya selalu berpedoman kepada kode etik, salah satunya adalah harus bersikap netral," bebernya.
Penyelenggara Pemilu tidak diperbolehkan untuk mengarahkan kepada salah satu calon baik eksekutif maupun legislatif. Bahkan mereka juga dilarang untuk mengungkapkan pilihannya secara terbuka.
Agus menyebutkan jika KPU telah mengantisipasi kejadian di Pemilu 2019 terulang kembali. Yakni adanya penyelenggara Pemilu yang sakit hingga meninggal dunia saat proses pesta demokrasi itu.
Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh KPU mulai dari merekrut KPPS dengan usia maksimal 55 tahun. Sebab, berdasarkan riset yang dilakukan oleh KPU bersama beberapa pihak
"Karena hasil riset yang dilakukan KPU RI bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan seterusnya, ditemukan bahwa penyebab faktor meninggalnya KPPS pada Pemilu 2019 adalah karena faktor penyakit bawaan, salah satunya penyakit gula, tekanan darah, ditambah lagi beban kerja yang tinggi," sebutnya.
Untuk mengurangi beban kerja tersebut, KPU kemudian menyiapkan alat scan untuk rekapitulasi perhitungan di TPS. Sebab di Pemilu 2019, KPPS harus membuat rekapitulasi perhitungan suara sebanyak jumlah saksi yang datang atau sekitar 40 salinan
"Di tingkat TPS itu ada saksi, saksi itu berhak menerima salinan hasil perolehan suara di TPS, di tahun 2019 tidak boleh difotokopi, jadi 2024 akan disiapkan scan di TPS sehingga salinan perolehan suara itu akan di scan," ujarnya.
Dialog #Demi Indonesia Cerdas Memilih merupakan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI serta Telkomsel. Kota Medan menjadi salah satu lokasi dari sekian kota di Indonesia yang terpilih menjadi tempat penyelenggaraan #Demi Indonesia Cerdas Memilih.
(mjy/mjy)
