Pj Gubernur Diduga Dijebak Anak Buah, DPRA: Bukti Kerumitan Komunikasi

Pemerintah Aceh menduga Pj Gubernur Achmad Marzuki dijebak oknum Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Aceh (R-APBA) 2024. DPR Aceh menyebutkan, dugaan itu membuktikan kerumitan komunikasi di internal eksekutif.

"Kalau saya lihat ada agenda-agenda yang memang ada persoalan kalau menurut kita bilang yang krusial di Pemerintah Aceh itu sendiri jadi kenapa dibilang bahwa seakan-akan ada salah satu tim TAPA yang akan mengkhianati gubernur, berarti ada sesuatu kan yang belum terbuka selama ini," kata Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin saat dimintai konfirmasi detikSumut, Rabu (15/11/2023).

Safaruddin juga mempertanyakan muncul dugaan Achmad Marzuki dijebak. Pemerintah Aceh juga disebut memframing adanya persoalan antara pihak legislatif dan eksekutif.

"Kenapa sesama tim TAPA jadi begini kondisinya berarti ada kerumitan komunikasi di antara mereka kemudian di framing media seakan-akan ada persoalan antara DPR dengan Pemerintah Aceh," jelas politikus Partai Gerindra itu.

Menurutnya, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh selama ini tidak ada masalah karena kedua lembaga itu telah selesai melakukan pembahasan R-APBA Perubahan 2023. Dia meminta Pemerintah Aceh untuk berhenti menyudutkan DPRA.

"RAPBA-P kemarin 2023 aman-aman saja gak ada problem gimana-gimana makanya kalau kita minta hentikan memframing di media apalagi menyudutkan posisi DPRA," ujar Safaruddin.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh menduga Pj Gubernur Achmad Marzuki dijebak oknum Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Aceh (R-APBA) 2024. Pemprov menduga ada oknum yang melakukan konspirasi dengan DPR Aceh.

"Terkait APBA 2024 sekali lagi kami pertegas, secara aturan jelas, bahwa pembahasan anggaran dilakukan oleh Banggar DPRA dengan TAPA. Jika hal ini dikondisikan sampai bertele-tele seperti ini, kuat dugaan ada indikasi kuat ada oknum TAPA sendiri yg bermain dengan Banggar dewan untuk pengkondisian memaksa dan menjebak gubernur untuk wajib hadir untuk kepentingan tertentu pada pembahasan anggaran 2024 yang belum pernah dilakukan sama sekali," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA kepada detikSumut, Rabu (15/11/2023).

Baca selangkapnya di halaman berikut...