.webp)
Pemerintah Aceh menduga Pj Gubernur Achmad Marzuki dijebak oknum Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Aceh (R-APBA) 2024. DPR Aceh menyebutkan, dugaan itu membuktikan kerumitan komunikasi di internal eksekutif.
"Kalau saya lihat ada agenda-agenda yang memang ada persoalan kalau menurut kita bilang yang krusial di Pemerintah Aceh itu sendiri jadi kenapa dibilang bahwa seakan-akan ada salah satu tim TAPA yang akan mengkhianati gubernur, berarti ada sesuatu kan yang belum terbuka selama ini," kata Wakil Ketua DPR Aceh Safaruddin saat dimintai konfirmasi detikSumut, Rabu (15/11/2023).
Safaruddin juga mempertanyakan muncul dugaan Achmad Marzuki dijebak. Pemerintah Aceh juga disebut memframing adanya persoalan antara pihak legislatif dan eksekutif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa sesama tim TAPA jadi begini kondisinya berarti ada kerumitan komunikasi di antara mereka kemudian di framing media seakan-akan ada persoalan antara DPR dengan Pemerintah Aceh," jelas politikus Partai Gerindra itu.
Menurutnya, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh selama ini tidak ada masalah karena kedua lembaga itu telah selesai melakukan pembahasan R-APBA Perubahan 2023. Dia meminta Pemerintah Aceh untuk berhenti menyudutkan DPRA.
"RAPBA-P kemarin 2023 aman-aman saja gak ada problem gimana-gimana makanya kalau kita minta hentikan memframing di media apalagi menyudutkan posisi DPRA," ujar Safaruddin.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh menduga Pj Gubernur Achmad Marzuki dijebak oknum Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) terkait pembahasan Rancangan Anggaran dan Belanja Aceh (R-APBA) 2024. Pemprov menduga ada oknum yang melakukan konspirasi dengan DPR Aceh.
"Terkait APBA 2024 sekali lagi kami pertegas, secara aturan jelas, bahwa pembahasan anggaran dilakukan oleh Banggar DPRA dengan TAPA. Jika hal ini dikondisikan sampai bertele-tele seperti ini, kuat dugaan ada indikasi kuat ada oknum TAPA sendiri yg bermain dengan Banggar dewan untuk pengkondisian memaksa dan menjebak gubernur untuk wajib hadir untuk kepentingan tertentu pada pembahasan anggaran 2024 yang belum pernah dilakukan sama sekali," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA kepada detikSumut, Rabu (15/11/2023).
Baca selangkapnya di halaman berikut...
Menurut MTA, ada sejumlah hal yang mendasari dugaan konspirasi di antaranya adanya kesepakatan Banggar dan TAPA pada April lalu untuk memaksa Pj gubernur menerima dan menjalankan kesepakatan kedua pihak tersebut. Kesepakatan itu di antaranya pembagian Otsus tahun 2024 menjadi 80:20 persen kepada kabupaten kota.
"Selama ini pembagiannya 60:40 persen. Secara tegas gubernur telah berulang kali menyampaikan bahwa gubernur menolak kesepakatan Banggar dan TAPA tersebut, karena tindakan tersebut masuk kategori menzalimi kab/kota. Penundaan pembahasan RAPBA 2024 berulang-ulang tanpa sekalipun dilakukan pembahasan tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara perundang-undangan," jelas MTA.
MTA menjelaskan Marzuki telah menyampaikan dengan tegas kebijakan anggaran terhadap kabupaten kota di tengah melemahnya fiskal Aceh yang berpengaruh besar terhadap daerah tidak boleh dikurangi dari skema yang telah berjalan. Marzuki disebut meminta Otsus untuk kabupaten tidak dikurangi bila belum mampu ditambah.
"Dewan berkeinginan gubernur menerima perubahan skema untuk mengurangi jatah otsus kabupaten/kota 20 persen dengan potensi pengurangan mencapai Rp 400 miliar lebih dijadikan Pokir dewan menurut dapil masing-masing," ujar MTA.
Simak Video "Video: Komite I DPD RI Raker dengan Mendagri Bahas Evaluasi Pilkada 2024"
[Gambas:Video 20detik]
(agse/dhm)
