Medan -
Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Sumut Rapidin Simbolon menjadi topik hangat dalam satu pekan terakhir. Hal itu karena Rapidin didemo oleh kader dan simpatisan PDIP hingga dia diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dua peristiwa tersebut disebabkan oleh hal yang sama, yaitu dugaan keterlibatan Rapidin dalam kasus korupsi bantuan COVID-19 pada tahun 2020. Saat itu, Rapidin masih menjabat sebagai Bupati Samosir.
Dugaan keterlibatan Rapidin terbuka dari vonis Mahkamah Agung (MA) kepada salah satu terpidana kasus tersebut, Jabiat Sagala yang merupakan mantan Sekda saat Rapidin menjabat. Dari salinan putusan nomor 439 K/Pid.Sus/2023, dalam pertimbangannya hakim menyebut Rapidin dinilai terbukti memanfaatkan dan menikmati dana COVID-19 untuk kepentingan pribadi setelah Rapidin menggantikan Jabiat Sagala sebagai Ketua Pelaksana Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Samosir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selanjutnya Drs. Rapidin Simbolon, S.E., M.M., bersama tim relawan memindahkan packing bantuan ke Rumah Dinas Bupati dan menempelkan sticker bergambar Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, S.E., M.M., dan Wakil Bupati pada setiap kantong paket bantuan untuk dibagikan kepada masyarakat. Maka dengan demikian pengelolaan Dana Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Non Alam Penanganan COVID 2019 terbukti justeru dimanfaatkan dan dinikmati untuk kepentingan pribadi Bupati Samosir Drs. Rapidin Simbolon, S.E., M.M., dan Wakil Bupati," kata Ketua Majelis Hakim Eddy Armi dikutip detikSumut dari putusan MA, Sabtu, (12/8/2023).
Dalam kasus tersebut sudah ada empat orang terpidana, salah satunya Jabiat Sagala. Sedangkan 3 orang lainya ada pejabat Pemkab Samosir 2 orang dan 1 pihak swasta.
Ketua PDIP Sumut Didemo Kadernya
Seratusan kader dan simpatisan PDIP melakukan demonstrasi di depan Kantor PDIP Sumut di Jalan Jamin Ginting Medan. Mereka meminta agar Rapidin memberikan klarifikasi soal isu yang menyeretnya dalam kasus korupsi dana bantuan COVID-19 Samosir.
para kader dan simpatisan tersebut memegang spanduk meminta agar isu negatif soal PDIP Sumut saat ini dihentikan. Mereka juga meminta selamatkan PDIP untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
"Hentikan isu-isu negatif yang merugikan PDI Perjuangan. Selamatkan PDI Perjuangan untuk Ganjar 2024," tertulis di spanduk tersebut.
Selain membawa spanduk, mereka juga terlihat secara bergantian menyampaikan aspirasinya. Secara umum, para kader dan simpatisan tersebut meminta agar Rapidin Simbolon menyelesaikan kasus yang menyeret namanya.
Salah satu orator, Tegap Sembiring mengatakan kedatangan mereka hanya meminta agar Rapidin memberikan penjelasan soal kasus yang menyeret namanya itu. Rapidin diminta bersikap tegas mengenai hal itu.
"Adapun kami datang ke mari hanya untuk diklarifikasi persoalan di Sumatera Utara tentang yang menyangkut Ketua Pak Rapidin, kalau memang salah kata kan lah salah, kalau memang benar adakan gugatan atau minta surat sepotong kepada Kejaksaan Tinggi agar kami di bawah ini tidak terjadi pro kontra," kata Tegap Sembiring saat orasi di depan Kantor DPD PDIP Sumut, Selasa (12/9).
Rapidin kemudian diminta untuk melakukan klarifikasi terkait persoalan itu dengan mengundang semua DPC dan pengurus PDIP. Sehingga tidak ada pro kontra di sesama kader dan isu tersebut tidak dimanfaatkan oleh lawan politik.
"Kalau benar katakan lah benar, kalau tidak katakan lah tidak, agar kami juga bisa mengerti apa persoalan sebenarnya, kalau memang benar, nggak perlu lagi Bang Rapidin diajari, nggak perlu lagi Bang Rapidin dan DPD ini dikasih tahu," ujarnya.
Baca selengkapnya di halaman berikut...
Rapidin dinilai belum memiliki kapasitas menjadi Ketua DPD PDIP Sumut karena membiarkan isu tersebut berlarut-larut. Rapidin juga diminta untuk mengundurkan diri sebagai Ketua PDIP Sumut jika memang ikut terlibat dalam kasus korupsi itu.
"Kalau memang seperti ininya cara Bang Rapidin berpolitik, bukan kelas beliau untuk Sumatera Utara karena persoalan seperti ini pun bisa berlarut-larut, sehingga digoreng-goreng dan menyeret nama PDI Perjuangan. Kalau memang Bang Rapidin salah letakkan jabatan secara jantan," bebernya.
Namun pihak pendemo tidak kunjung ditemui Rapidin maupun pengurus DPD PDIP Sumut. Saat dihubungi terpisah, Rapidin mengaku sedang berada di Nias.
"Saya lagi di Kepulauan Nias, karena saya konsolidasi partai di sini, karena itulah mungkin saya terlalu sering konsolidasi ke bawah maka mungkin orang-orang tertentu yang jadi lawan politik kita dimanfaatkan isu itu," kata Rapidin kepada detikSumut, Selasa (12/9).
Rapidin menyebutkan akan menerima kader dan simpatisan tersebut. Dirinya akan menjadwalkan pertemuan dengan kader dan simpatisan yang demonstrasi tadi.
Kader dan simpatisan tersebut diketahui meminta agar dilakukan pertemuan untuk mengklarifikasi soal kasus yang menyeret nama Rapidin pada Sabtu (16/9) nanti. Namun, Rapidin mengaku tidak bisa di tanggal tersebut karena harus menemani Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
"Nggak, karena saya mendampingi Pak Sekjen di Kepulauan Nias tanggal 16 (September) itu, mungkin nanti tanggal 20 atau 21," ujarnya.
Rapidin juga membantah terlibat dalam pusaran korupsi tersebut. Dia membantah isi dari putusan MA dan menilai putusan itu sumir.
"Sumirnya begini, dipindahkanlah pengepakan itu ke rumah dinas bupati dan disini ternyata bupati dan wakil bupati menempelkan gambar stiker bupati dan wakil bupati yang menyatakan bahwa ini dinikmati oleh bupati Rapidin dan wakil bupati, tapi nama saya didemo diapa terus kan hanya nama saya, nggak ikut sama wakil bupati kan, yang pertama. Kemudian politisasinya tidak ada aliran dana ke saya berapa rupiah tapi hanya karena menempelkan stiker kalau pun misalnya saya menempelkan stiker emang apa salah saya selaku bupati, yang kedua itu tidak pernah saya tempelkan," ucapnya.
Rapidin mengaku siap bertanggungjawab jika terbukti mendapat uang sebesar Rp 1 juta pun dalam kasus korupsi itu. Dia menduga kasus tersebut dipolitisasi karena dirinya saat ini menjadi bacaleg PDIP.
Baca selengkapnya di halaman berikut...
Ketua PDIP Sumut Diadukan ke KPK
Rapidin Simbolon diadukan oleh seorang warga ke KPK. Aduan tersebut meminta KPK menyelidiki keterlibatan Rapidin dalam kasus korupsi dana bantuan COVID-19 di Samosir.
"Benar, baru hari ini saya adukan dan langsung saya serahkan ke penerima pengaduan di KPK," kata Andris J Tarihoran selaku pelapor, Kamis (14/9).
Andris mengaku heran nama Rapidin Simbolon tidak dilibatkan oleh penyidik saat memproses pelaku Jabiat Sagala yang merupakan mantan Sekda Samosir semasa Rapidin Simbolon menjabat sebagai bupati. Dia berharap KPK dalam hal ini tidak tebang pilih dan memproses secara menyuruh.
"Itu harus ditindaklanjuti, jadi jangan ada indikasi tebang pilih, dan KPK juga kan sudah mengantisipasi makanya dibuat peraturan soal melindungi pelaku utama," ucapnya.
Pihaknya menduga Rapidin Simbolon merupakan pelaku yang sebenarnya, bukan Jabiat Sagala. Sehingga mereka merasa ada kejanggalan penyidik saat itu tidak menjadikan Rapidin sebagai tersangka.
"Ada dugaan pelaku sebenarnya itu bukan Jabiat Sagala, dugaannya Pak Rapidin Simbolon selaku Bupati Samosir, tetapi pada waktu itu ntah gimana situasinya kenapa kok Pak Rapidin Simbolon ini tidak dijadikan tersangka, ada keanehan-keanehan kita rasa," ujarnya.
Andris juga menuturkan agar KPK menyelidiki keterlibatan Rapidin dalam kasus korupsi tersebut. Bukan penyidik Tipikor kejaksaan seperti yang sudah pernah dilakukan.
"Makanya tadi kita sampaikan ke KPK ini menjadi atensinya KPK sebagai penyidik, diambil alih KPK bukan penyidik-penyidik yang lain, bukan penyidik Tipikor kejaksaan, bukan penyidik Tipikor kepolisian, karena kita masih yakin KPK tegak lurus dalam memproses kasus korupsi," tutupnya.
.webp)
