Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) terjadi karena komunikasi pemerintah yang kurang baik dengan warga. Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan hal tersebut.
"Sebenarnya begini, bukan buruk (komunikasi), bukan," ujar Ansar Ahmad Rabu (13/9/2023).
Menurut dia bentrok yang terjadi lebih karena belum ada formulasi yang pas untuk merelokasi warga. "Tapi kita semua masih meraba-raba dan mencari format yang pas. Angka-angka yang pas, karena BP Batam yang akan membelanjakan uang ini, maka mesti ada referensi hukum untuk itu semua," ungkapnya.
Ansar menyebutkan setelah mendapatkan formulasi dan payung hukum untuk merelokasi masyarakat Rempang, Galang, Kota Batam nantinya sosialisasi akan dilakukan secara masif. Ia berharap pasca sosialisasi tersebut suasana bisa lebih kondusif.
"Makanya sekarang kita akan lakukan sosialisasi lebih masif. Mudah-mudahan ke depannya lebih kondusif dan tidak terjadi kericuhan seperti lalu," ujarnya.
Ansar juga menerangkan Pemprov Kepri bersama Forkopimda provinsi dan Kota Batam juga akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Hal itu agar pemerintah pusat mengirimkan fasilitator membantu pemerintah daerah menjawab keresahan masyarakat.
"Kita akan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, agar pemerintah pusat juga bisa mengirimkan tim fasilitator bersama kita, supaya kolaborasi pemerintah pusat, Pemprov, Pemkot. Saya kira upaya ini bisa menjawab keresahan warga bersama," ujarnya.
"Ini komitmen kami semua untuk mengawal ini semuanya untuk pembangunan," tambahnya.
Selengkapnya di Halaman Berikutnya...
Simak Video "Video: Pemilik Hotel Da Vienna Batam Jadi Tersangka Korupsi Pajak"
(astj/astj)