.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons kerusuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam. Warga yang menolak relokasi bentrok dengan aparat. Presiden Jokowi menyebut, kerusuhan terjadi karena komunikasi yang kurang baik dengan warga.
Relokasi tersebut dilakukan untuk pembangunan proyek strategis nasional Rempang Eco-City. Joko menyebut, sudah ada kesepakatan bahwa warga yang direlokasi akan mendapat lahan dan bangunan.
"Ya itu komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi di Pasar Kranggot, Banten, dilansir detikFinance, Rabu (13/8/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Jokowi, warga akan diberi lahan 500 meter dan bangunan bertipe 45. Namun kurangnya komunikasi membuat timbul konflik pada proses proyek tersebut.
"Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter, plus bangunannya tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah," sambung Jokowi.
Alhasil, Jokowi pun mengutus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang untuk menjelaskan pada warga.
"Menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu," kata Jokowi
Sebelumnya, bentrokan antara warga dan polisi terjadi di Pulau Rempang. Sebanyak 43 orang diamankan diduga melempari petugas hingga melakukan perusakan saat bentrok.
"Polresta Barelang dan Polda Kepri berhasil mengamankan 43 orang yang diduga sebagai pelaku kekerasan terhadap petugas, melakukan pengrusakan pagar dan kaca gedung Kantor BP Batam, serta melakukan pelemparan terhadap petugas dalam aksi unjuk rasa yang di lakukan di Kantor BP Batam," kata Kapolresta Barelang, Kombes Nugroho Tri Nuryanto, Selasa (12/9).
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menyebut, pihaknya telah menyiapkan hunian sementara dan hunian tetap untuk warga Pulau Rempang yang terdampak. Hunian sementara tersebut yakni di Rusun BP Batam, Rusun Pemko Batam, Rusun Jamsostek, serta ruko dan rumah.
Setiap orang dalam satu keluarga juga akan mendapat kompensasi biaya hidup sebesar Rp 1,2 juta. Angka tersebut naik dari sebelumnya direncanakan Rp 1.034.636 per orang.
"Setiap orang dalam satu keluarga akan mendapatkan biaya hidup yang sebelumnya sebesar Rp 1.034.636 per orang, dinaikkan menjadi Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Biaya hidup per orang tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya," tulisnya.
(nkm/nkm)
