Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyakini beberapa tahun ke depan Sumatera Barat (Sumbar) akan mampu menjadi produsen ekonomi syariah nasional. Hal ini menurutnya terjadi karena Sumbar merupakan salah satu provinsi yang memiliki mayoritas masyarakat Islam terbesar di Indonesia.
Selain sebagai produsen ekonomi syariah, menurut Ma'ruf Sumbar juga salah satu provinsi yang memiliki berbagai macam makanan halal yang telah mendunia. Sehingga menurutnya peputaran ekonomi syariah lebih besar di Sumbar melalui makanan.
"Sumbar merupakan salah provinsi terdepan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Ini juga dibuktikan Sumbar dengan berbagai olahan makanan khasnya yang halal dan mendunia. Salah satunya itu rendang yang mendunia, yang merupakan penghasil ekonomi syariah," katanya, saat membuka secara resmi Minangkabau Halal Festival 2023 di Auditorium UNP, Kota Padang, Jumat (8/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, orang nomor 2 di Indonesia itu juga berharap Pemprov Sumbar mampu mensyariahkan ekonomi masyarakat Sumbar. Karena Ma'ruf berpendapat Sumbar merupakan provinsi yang memiliki kekayaan alam yang unik, sehingga mampu menopang perekonomian syariah di Indonesia.
"Di Indonesia sudah kita mulai, namun kita belum bisa memaksimalkan ini. Sehingga belum bisa membuat ekonomi masyarakat secara syariah. Tapi walau kita belum bisa, Sumbar sudah memulai hal ini. Sehingga menopang ekonomi syariah bagi Indonesia," ungkapnya.
Ke depan, menurutnya Sumbar harus meningkatkan lagi perkembangan ekonomi syariahnya. Perkembangan ekonomi syariah itu menurutnya juga mulai merambah pada sektor pariwisata. Sehingga katanya Sumbar akan menjadi produsen makanan halal dunia.
"Sumbar sudah memiliki potensi yang telah ada. Sumbar harus menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengembangkan nilai positifnya. Agar menuju kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia," jelasnya.
"Ke depan Sumbar hanya perlu mengembangkan lagi kerja sama ekonomi syariah, dan menjalin kerja sama bisnis ditingkat nasional dan global dengan lembaga lain," tutupnya.
(nkm/nkm)