PKB Sumut Peringati Pengurus Deli Serdang Kutip Mahar Bacaleg

Bendahara PKB Sumut, Zeira Salim dan Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar (Foto: Instagram Zeira Salim)

Medan -

Bakal calon legislatif (bacaleg) protes dimintai mahar politik dengan alasan uang saksi oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Deli Serdang. DPW PKB Sumatera Utara (Sumut) pun memberikan peringkat ke pengurus ditingkat Deli Serdang terkait kebijakan tersebut.

Bendahara PKB Sumut, Zeira Salim Ritonga mengatakan telah menanyakan kutipan uang saksi di Deli Serdang itu kepada Ketua Lembaga Saksi PKB Sumut. Ternyata pertemuan saat itu hanya membahas soal jumlah saksi yang akan ditempatkan di tempat pemungutan suara (TPS) di Pemilu 2024.

"Saya sudah konfirmasi ke Ketua Lembaga Saksi (Sumut), namanya Bang Syaiful Syafri, ternyata dalam pembicaraan itu PKB hanya mendiskusikan terkait jumlah saksi yang akan ditempatkan di masing-masing TPS, kita hanya mempersiapkan ada 49 ribu saksi (se-Sumut)," katanya kepada detikSumut, Minggu (18/6/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Zeira menyebutkan untuk sumber dan jumlah anggaran saksi belum ada dibicarakan, termasuk di DPP. Sehingga kutipan uang saksi ke bacaleg itu merupakan kebijakan DPC PKB Deli Serdang tersendiri.

"Terkait dengan anggaran kita belum finalkan berapa anggaran dialokasikan untuk saksi dan kontribusi caleg juga belum ada dibicarakan, jadi itu kebijakan sendiri aja, dari DPP belum mengambil langkah-langkah itu," sebutnya.

DPP PKB juga belum mengeluarkan perintah soal pembiayaan uang saksi. Pembiayaan uang saksi akan dibicarakan, termasuk apakah akan dibebankan kepada setiap bacaleg langsung atau dibiayai oleh DPP maupun DPW.

Anggota DPRD Sumut ini meminta agar DPC tidak mengambil keputusan apapun soal kutipan. DPC dimintai untuk menunggu surat resmi dari DPP PKB.

"Jadi kita minta kepada seluruh DPC jangan mengambil langkah apapun terkait dengan kutipan sebelum ada surat resmi dari DPP, termasuk Kota Medan, Deli Serdang," ucapnya.

PKB Deli Serdang Diberikan Teguran. Baca Halaman Berikutnya..

DPW PKB akan menegur DPC jika ditemukan adanya kutipan. Sebab PKB, kata Zeira, sudah komitmen dari dulu tanpa mahar politik.

"Jadi kalau ada kutipan-kutipan yang dilakukan DPC maka akan kita peringatkan, tidak ada mahar-mahar politik untuk PKB, itu dari dulu sudah komitmen bersama," ujarnya.

Terkait dengan polemik kutipan uang saksi yang dilakukan oleh DPC PKB Deli Serdang, Zeira menyebut akan memanggil seluruh Lembaga Saksi se-Sumut. Termasuk DPC-DPC PKB yang ada di Sumut.

"Makanya nanti melalui lembaga saksi yang telah dibentuk DPP yang perpanjangan tangannya itu provinsi (DPW), maka hal-hal seperti ini akan kita minta ke lembaga saksi memanggil seluruh lembaga saksi di Sumatera Utara termasuk DPC-DPC," sebutnya.

Pengurus DPC dan Lembaga Saksi PKB, diminta harus patuh dengan ketentuan DPP PKB. "Harus patuh dengan ketentuan sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh DPP kepada seluruh pengurus," tutupnya.

Sebelumnya, dalam surat yang diterima oleh detikSumut, para bacaleg diminta untuk segera membayarkan uang saksi minimal 30 persen sesuai dengan nomor urut. PKB memberikan batas waktu pembayaran sampai 23 Juni 2023.

"Berdasarkan hasil Rapat Bacaleg Diseluruh Dapil 1-6 Kontribusi Uang Saksi yang telah disepakati agar segera melakukan pembayaran minimal sebesar 30 persen yang menjadi tanggung jawab bacaleg sesuai nomor urut. Batas akhir pengiriman tanggal 23 Juni 2023," demikian tertulis dalam surat pemberitahuan yang diterima detikSumut.

Surat itu sendiri ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC PKB Deli Serdang pada 17 Juni 2023. Dalam surat itu juga disebutkan, nomor rekening pembayaran akan disampaikan pada tanggal 19 Juni 2023.