F-PKS DPRD Deli Serdang Nilai Penjualan Jalan ke Swasta Tak Sah, Perlu Diaudit

Pemkab Deli Serdang menjual Jalan Persatuan I di Desa Muliorejo, Sunggal ke PT Latexindo Toba Perkasa. Anggota DPRD Deli Serdang dari Fraksi PKS, Cece Mohammad Romli, menilai penjualan jalan itu tidak sah dan perlu diaudit.

Cece mengatakan jika dia telah mendapatkan berkas yang berkaitan dengan penjualan jalan tersebut. Berkas yang dia dapatkan ada tiga.

"Saya telah mendapatkan berkas berkaitan dengan pemindahtanganan aset daerah atau penjualan aset, yakni keputusan Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh tiga orang Pimpinan DPRD, kemudian keputusan Bupati Deli Serdang tentang pemindahtanganan, dan surat pemindahtanganan barang milik daerah ditandatangani Sekda yang lalu (lama), terlampir kuitansi penjualan," kata Cece Mohammad Romli kepada detikSumut, Jumat (16/6/2023).

Ketiga pimpinan yang menandatangani surat keputusan tersebut adalah Ketua DPRD Deli Serdang, Wakil Ketua DPRD I, dan Wakil Ketua DPRD III. Sedangkan Wakil Ketua DPRD II tidak menandatangani surat keputusan itu.

Lebih lanjut, Cece yang merupakan anggota Komisi IV tersebut menyebutkan dalam proses penjualan aset, perlu dilakukan kajian dan dibentuk tim oleh bupati. Cece mengaku sudah mengirimkan surat untuk meminta informasi kedua hal itu ke Bupati Deli Serdang, namun belum mendapat jawaban.

"Menurut saya, peraturan memang membolehkan pemindahtanganan aset, hanya saja memerlukan kajian dan tim yang dibentuk oleh bupati dan saya sudah berkirim surat ke bupati untuk meminta informasi dua hal tersebut, sebagai akuntabilitas dan transparansi kepada publik oleh Pemda," sebutnya

Kajian yang dilakukan, kata Cece, harus menelisik urgensi penjualan jalan itu. Sebab, penjualan jalan yang harusnya mendapat persetujuan dari masyarakat, malah mendapat penolakan pasca jual beli terbuka ke publik.

"Kajian yang dibuat tentunya harus menunjukkan urgensinya, karena pemindahtanganan aset ini justru malah mendapatkan sorotan publik akibat penolakan masyarakat, masyarakat setempat yang menggunakan jalan (aset Pemda) tersebut merasa tidak dilibatkan bahkan merasa 'ditipu'," ucapnya.

Cece meminta penjualan jalan tersebut dievaluasi. Sebab, dalam Permendagri No 19 Tahun 2016 yang menjadi dasar penjualan tersebut, penjualan aset harus disetujui oleh DPRD melalui rapat paripurna, bukan hanya Pimpinan DPRD.

"Maka, saya meminta kebijakan pemindahtanganan atau penjualan aset Pemda ini dievaluasi. Apalagi berkas persetujuan dari DPRD hanya berupa persetujuan Pimpinan DPRD yang 4 orang, dan disetujui oleh 3 orang. Seharusnya persetujuan yang dimaksud di pasal 331 Permendagri No 19 Tahun 2016 menyebutkan persetujuan DPRD, maknanya harus dilakukan dengan rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan anggota DPRD sebagaimana diatur tata tertib DPRD dalam hal pengambilan keputusan," ujarnya.

Penjualan Jalan ke Swasta Perlu Diaudit. Baca Halaman Berikutnya...