.webp)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi mencopot Kadis PUPR Sumut, Bambang Pardede untuk sementara waktu. Nasib Bambang akan diputuskan tim penilai kinerja.
Hal itu disampaikan oleh Kepala BKD Sumut, Safruddin. Awalnya dia mengatakan jika Bambang dicopot untuk sementara waktu.
"Enggak (pindah ke dinas lain), kalau sekarang dia statusnya masih kepala dinas, cuma dibebastugaskan aja," kata Safruddin kepada detikSumut, Jumat (19/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Safruddin menjelaskan, tim penilai kinerja akan melakukan penilaian terhadap Bambang. Nantinya akan diputuskan apakah Bambang diberhentikan secara permanen atau diaktifkan kembali.
"Nanti kan ada tim penilai kinerja, nanti tim penilai kinerja yang memutuskan apakah dia diberhentikan secara permanen atau diaktifkan kembali," tuturnya.
Tim penilai kinerja tersebut berisikan beberapa pejabat Pemprov Sumut. Mulai dari Inspektur hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut.
"Ada Inspektur, ada Asisten Umum, ada Pak Sekda, ada kepegawaian," ujarnya.
Gubsu Edy mencopot Bambang di hari yang sama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengecek jalan rusak di Labuhanbatu Utara, Sumut. Yaitu pada Rabu (17/5/2023).
"Kalau SK (Pencopotan Kadis PUPR) nya tertanggal 17 Mei," tutupnya.
Untuk diketahui, Bambang Pardede dilantik oleh Gubsu Edy sebagai Kadis PUPR Sumut pada Kamis (5/1/2022) yang lalu. Saat itu, Bambang dilantik bersama 37 pejabat eselon II di lingkup Pemprov Sumut.
Sebelum pelantikan ini, Bambang merupakan Kadis Bina Marga dan Bina Kontruksi (BMBK) yang berubah nama menjadi Dinas PUPR. Sebelum bertugas di Pemprov Sumut, Bambang merupakan pejabat di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I yang berkantor di Kota Medan.
Presiden Jokowi sendiri melakukan pengecekan kondisi jalan rusak di Sumut pada Rabu (17/5/2023) kemarin. Saat itu, Jokowi meninjau kondisi jalan di Kabupaten Labuhan Batu Utara.
Pencopotan Bambang juga dilakukan di tengah pengerjaan proyek perbaikan jalan senilai Rp 2,7 triliun. Proyek tersebut dikerjakan dengan skema multiyears dengan tahun pengerjaan 2022 hingga 2024 mendatang.
(afb/afb)
