Pembagian Jalan Berdasarkan Status dan Penanggung Jawabnya

Kondisi jalan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara masih banyak yang mengalami kerusakan. Kita kerap menggerutu dan menyalahkan pemerintah soal kondisi jalan yang rusak tersebut.

Tapi tahukah kamu, penanggungjawab jalan umum itu ternyata dibagi berdasarkan status jalannya? Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006, terdapat pembagian penanggungjawab terhadap jalan umum berdasarkan statusnya.

Mulai dari jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Setiap jalan tersebut memiliki perbedaan di beberapa marka jalan yang terdapat di badan jalan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 67 Tahun 2018.

Jadi supaya protes terhadap pemerintah terkait kondisi jalan tersebut tidak salah alamat dan tepat sasaran, cek penjelasan jalan berdasarkan statusnya di bawah ini:

1. Jalan Nasional

Jalan berstatus nasional terdiri dari jalan arteri primer dan kolektor primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan tol dan jalan strategis nasional. Penanggungjawab terhadap jalan nasional adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Ditjen Bina Marga.

Untuk mengetahui status jalan tersebut, secara kasat mata bisa kita perhatikan melalui warna garis yang ada di badan jalan tersebut. Jalan nasional memiliki dua warna garis membujur yaitu warna putih dan warna kuning, baik garis putus-putus maupun terhubung.

Jalan berstatus nasional mempunyai kode K1. Kota Medan memiliki beberapa jalan berstatus nasional, contohnya seperti Jalan Gagak Hitam dan Jalan A.H Nasution.

2. Jalan Provinsi

Jalan berstatus provinsi terdiri dari jalan kolektor primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota atau yang menghubungkan antar ibu kota ibu kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi. Penanggungjawab terhadap jalan ini adalah gubernur setempat atau pejabat yang ditunjuk.

Secara kasat mata, kita bisa memperhatikan marka jalan yang terdapat di badan jalan tersebut. Marka jalan garis membujur untuk jalan berstatus provinsi adalah berwarna putih baik putus-putus maupun terhubung, secara lebar jalan lebih sempit dari jalan nasional. Akan tetapi di beberapa tempat kadang jalan provinsi sama ukurannya dengan jalan nasional.

Jalan ini memiliki kode K2 dan K3, di Sumatera Utara contoh jalan berstatus jalan provinsi, misalnya Jalan alternatif Medan-Berastagi dan Jalan Ade Irma di Kota Pematang Siantar.

3. Jalan Kabupaten

Jalan berstatus kabupaten terdiri dari jalan kolektor primer yang tidak termasuk ke dalam jalan nasional maupun kecamatan. Selain itu jalan kabupaten juga termasuk jalan lokal primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat desa, antar kecamatan, ibu kota kecamatan dengan desa dan antar desa.

Penanggungjawab terhadap jalan ini adalah bupati setempat atau pejabat yang ditunjuk. Akan tetapi, apabila pemerintah kabupaten dapat menyerahkan wewenang dan tanggungjawab atas jalan tersebut ke pemerintah provinsi, apabila belum sanggup.

Secara kasat mata, jalan berstatus kabupaten memiliki lebar jalan yang relatif sempit jika dibandingkan dengan jalan provinsi. Terkait dengan marka jalan, garis membujur hanya berwarna putih saja baik yang putus-putus maupun terhubung.

Jalan berstatus kabupaten ini memiliki kode K4, contoh jalan berstatus kabupaten ini bisa kita temui di wilayah administrasi pemerintahan kabupaten. Misalnya di Kabupaten Deli Serdang, terdapat Jalan Willem Iskander Pasar V Medan Estate dan Jalan Tuan Syekh HM Arsyad Thalib Lubis di Lubuk Pakam.

Mau Tahu Jenis Jalan Lainnya. Silahkan ke Halaman Berikutnya: