.webp)
Pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) diusulkan mundur oleh Kementerian PAN-RB. Seharusnya jadwal pelantikan 22 Februari-23 Maret 2025. Namun, pengangkatan untuk CPNS direncanakan pada Oktober 2025, sedangkan PPPK Maret 2026.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang dikonfirmasi terkait hal itu menyebut ada beberapa kemungkinan yang membuat Kementerian PAN-RB mempertimbangkan memundurkan jadwal pengangkatan CASN.
"Diundur mungkin karena ada hal-hal yang harus disesuaikan, bisa karena penyelesaian masalah administrasi. Bisa juga masalah, jika sudah dilantik kan harus dibayar gajinya, mungkin sedang diatur pola keuangannya, ini kita kan lagi efisiensi. Jangan sampai dilantik ketersediaannya (anggaran) belum pas. Ini hanya penyesuaian waktu saja," ujar Deru di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (7/3/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Deru meminta seluruh CASN yang telah lulus untuk tetap tenang menunggu jadwal dan kepastian pengangkatan. Menurutnya mundurnya jadwal pengangkatan bukan berarti pembatalan sebagai CASN.
"Tenang-tenang saja, ini bukan dibatalkan tapi diundur saja. Saya kemarin dilantik juga diundur-undur (pelantikan kepala daerah menang Pilkada Serentak 2024)," ungkapnya.
Deru juga berharap mereka yang lulus tak patah semangat. Meskipun beredar informasi ada yang sudah mengundurkan diri dari pekerjaan sebelumnya karena diterima sebagai CASN.
Sementara Plt Kepala Kantor Regional VII BKN Prima Sepriza mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian PAN-RB dan Kepala BKN. Untuk wilayah Sumsel, jumlah formasi dalam penerimaan CPNS sebanyak 4.564.
"Kalau jumlah formasi CPNS se-Sumsel ada 4.564. Data rinciannya ada di masing-masing kabupaten/kota, apakah terisi semua atau tidak (formasinya)," ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel Ismail Fahmi mengatakan, jumlah CASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel sebanyak 103 CPNS dan 3.077 PPPK. Terkait mundurnya jadwal pengangkatan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi.
"Kita masih menunggu surat tertulis dari Kementerian PAN-RB terkait kebijakan tersebut, karena itu hasil kesepakatan dengan Komisi II DPR RI," ungkapnya.
(dai/dai)
