.webp)
Beras merupakan penyumbang inflasi di Sumatera Selatan. Untuk menekan itu, Pemprov Sumsel bakal memperluas lahan sawah rawa untuk menekan laju inflasi dari komodulitas beras.
"Hal ini bisa dilakukan di Kabupaten/ Kota terutama yang bukan penghasil beras, ini bisa mengendalikan inflasi," kata Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi ditemui usai kegiatan pertemuan Tim pengendali Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Provinsi Sumsel, dan Kabupaten/Kota, Senin (5/8/2024).
Menurut Elen, pengembangan lahan sawah rawa sudan diwacanakan. Di mana dengan potensi 300 ribu hektare rawa di Sumsel saat ini setidaknya dapat dikembangkan 50 ribu hektare pada tahap pertama.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengembangan sawah rawa sudah ada tapi tidak sebesar itu, kita ingin lebih besar lagi dan lebih terorganisir dilakukan oleh koorporasi, bukan petani per petani," ungkapnya.
Dengan dilakukan oleh korporasi, sambung Elen, pengembangan sawah rawa mulai dari perencanaan, masa tanam dan pasca panennya bisa dilakukan secara terintegrasi.
"Bisa dilakukan di wilayah pesisir seperti Kabupaten OKI, Banyuasin, juga Ogan Ilir. Jika ini bisa dikembangkan, Sumsel bisa mengalahkan Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai penghasil beras terbesar di Indonesia," ujarnya.
Sektor pertanian di Sumsel memiliki keistimewaan bila dibandingkan daerah lain. Pasalnya di saat kemarau Sumsel masih bisa panen beras karena ada lahan sawah rawa yang masih bisa ditanami padi.
Keunggulan tersebut dapat menekan kenaikan harga beras meski harga beras naik di saat musim kemarau. Bahkan beras di Sumsel melimpah untuk memenuhi kebutuhan beras di masyarakat. Sekaligus dapat menekan inflasi di Kabupaten/Kota.
"Komoditas beras menjadi sumber inflasi, kita sudah menyiapkan beberapa strategi di antaranya kerja sama dengan Bulog,"ujarnya.
Saat ini di wilayah Pemprov Sumsel sudah melakukan kerja sama dengan Bulog untuk penyaluran beras ke ASN di Pemprov Sumsel. Meski melihat siklus tahunan inflasi Sumsel pada bulan Juli turun, Pemerintah Provinsi Sumsel tetap harus melakukan langkah pengendalian.
Pada Juli 2024 terjadi inflasi di Sumsel sebesar 1,87 persen secata year on year (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,11. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Palembang sebesar 2,09 persen dengan IHK sebesar 105,82 dan terendah terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 1,04 persen dengan IHK sebesar 106,69.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Muhammad Latif mengatakan, tingginya inflasi bisa memicu naiknya tingkat kemiskinan.
Di Sumsel, inflasi Juli turun drastis dari bulan lalu 2,48 persen menjadi 2,09 persen, ini terbaik kedua se-Sumatera, kedua setelah Babel atau no 12 se-Indonesia," katanya.
Menurut Latief, bila melihat siklus tahunan, inflasi Juli Agustus turun. Faktornya karena banyak daerah mulai panen, iklim yang bagus. Sehingga inflasi dapat turun dan terjadi deflasi.
"Beras merupakan kebutuhan pokok yang selalu dicari, makanya beras sering menjadi penyumbang inflasi pada Januari-Juli 2024 secara yoy," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Statistik Distribusi BPS Pusat Sarpono mengatakan, komoditas pilihan seperti beras, minyak goreng, gula, telur sering menjadi penyumbang utama inflasi terutama di 4 kota inflasi yaki Kota Palembang, Lubuklinggau, Kabupaten OKI dan Muara Enim.
"Untuk menekan laju inflasi perlu dilakukan kontrol harga komoditas strategis seperti beras telur ayam ras minyak goreng dan gula pasir," katanya.
(csb/csb)
