.webp)
Ketua Umum Tim PKK, Tri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) ikut berupaya menurunkan angka stunting. Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga di pemerintahan terbawah seperti di desa/kelurahan.
"Lurah, kepala desa, termasuk Camat harus diberi target agar stunting ini bisa turun," ujar Tri dalam kunjungannya ke Karang Anyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Rabu (21/2/2024).
Menurut istri Tito Karnavian itu target yang diberikan itu akan menjadi tanggung jawab siapa yang ditunjuk menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Jika di tingkatan terbawah bisa dikendalikan, maka penurunan stunting bisa teratasi di Sumsel.
Dia menambahkan, pemberian target itu wajib dilakukan kepala daerah. Sebab, angka di daerah ikut memengaruhi target secara nasional yang ingin dicapai 14% pada 2024.
"Makanya, lurah atau Kades harus ditarget. Nanti biar PKK yang memantau target itu bersama masyarakat. Seperti di Kecamatan Gandus, ada 18 anak yang stunting tapi tidak mampu menuntaskannya," katanya.
Tri menyebutkan, menekan angka stunting bisa dilakukan juga melalui upaya iuran bersama-sama oleh masyarakat.
"Bisa juga pakai sistem jimpitan atau iuran sukarela bersama-sama dari warga untuk membantu stunting di wilayahnya masing-masing," jelasnya.
Tri mengungkapkan, upaya bedah rumah dan perbaikan sanitasi yang diluncurkan Pemprov Sumsel diharapkan dapat menekan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem. Berbagai upaya itu, bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni menambahkan, pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem terus dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui program bedah rumah dan perbaikan sanitasi.
"Total yang akan dilakukan bedah rumah sebanyak 8.279 unit dan perbaikan sanitasi sebanyak 6 ribuan se-Sumsel. Data itu baru sementara, masih bisa bertambah melalui partisipasi BUMN, BUMD, CSR perusahaan dan dana desa. Dana desa yang sudah teralokasi untuk hal tersebut sebanyak 120 unit," ungkapnya.
Ia menargetkan, jika semua desa menganggarkan untuk bedah rumah maka bisa tercapai 3 ribuan unit sesuai dengan jumlah desa di Bumi Sriwijaya. Ia menyebut, penganggaran bedah rumah berkisar Rp 15 juta-Rp 50 juta per unit, tergantung dari kondisi. Perbaikan berupa atap, lantai dan dinding.
"Kita harapkan program ini berkelanjutan, tapi tetap berdasarkan kebijakan kepala daerah nantinya," imbuhnya.
(dai/dai)
