.webp)
Alokasi belanja negara Tahun Anggaran (TA) 2024 untuk Sumatera Selatan resmi ditetapkan sebesar Rp 51,24 triliun atau mengalami peningkatan 10,31 persen dibandingkan tahun 2023. Meningkatnya anggaran tersebut karena ada beberapa pembangunan di Bumi Sriwijaya.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sumsel, Rahmadi Murwanto mengatakan peningkatan belanja meningkat terutama Sumsel, merupakan hal positif.
Kata dia, meningkatnya anggaran itu karena ada pembangunan di sejumlah daerah di Sumsel, sehingga dari sana terlihat ekonomi di Bumi Sriwijaya mulai membaik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada pembangunan infrastruktur di Sumsel. Pemerintah pusat saat ini sedang fokus dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bendungan," tuturnya.
Selain itu, dengan adanya peningkatan diharapkan pemerintah daerah bisa memanfaatkan untuk membangun infrastruktur lain."Seperti pariwisata maupun bendungan untuk menuju ekonomi hijau," katanya.
Dia menjelaskan, untuk belanja negara tahun 2024 terdiri dari alokasi DIPA Kementerian/Lembaga dan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di wilayah Sumsel dengan nilai masing-masing sebesar Rp 19,58 triliun dan Rp 31,66 triliun.
Alokasi DIPA tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 2,72 triliun atau 16.6% dibandingkan 2023 dengan kenaikan tertinggi pada belanja modal 2024 sebesar 51,92% atau Rp 7,57 triliun dari Rp 4,98 triliun di tahun ini.
"Belanja modal ini di antaranya untuk pembangunan Jalan Tol Bayung Lencir-Tempino Rp 1,39 triliun dan Bendungan Tiga Dihaji Rp 3,34 triliun," ungkapnya.
Sedangkan untuk alokasi TKD Sumsel tahun 2024 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 2,06 triliun atau 6,98% dari tahun 2023. Kenaikan terbesar pada alokasi TKD yakni alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) 2024 sebesar Rp 12,04% atau senilai Rp 9,96 triliun.
Masih dikatakannya, penyerahan DIPA yang dilakukan secara digital pada tahun ini bertujuan untuk menyederhanakan proses penyerahan serta menjamin kenirsangkalan sumber daya terkait dengan data dan informasi sesuai dengan Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.
"Jadi semula melalui 24 tahapan kini hanya melalui empat tahapan," jelasnya.
Sementara itu, Pejabat (Pj) Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengatakan pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi modal atau kunci utama dalam pelaksanaan APBN di tahun 2024 mendatang.
Dikatakan Fatoni, fokus APBN Sumsel untuk tahun 2024 meliputi perbaikan kualitas SDM, percepatan transformasi ekonomi hijau, serta penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah.
"Kemudian peningkatan intensi sinergitas belanja negara khususnya untuk mendorong ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan," katanya.
Dia juga menegaskan untuk para penguasa pengguna anggaran yakni Kementerian/Lembaga di Sumsel untuk dapat menggelontorkan anggaran secara disiplin, teliti dan efektif.
Utamanya percepatan pemanfaatan anggaran di awal tahun, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.
"Dan khusus untuk Bupati/Walikota patut memastikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran rencana kerja pemerintah 2024. Melalui TKD dan APBD dapat dilakukan perbaikan layanan publik, meningkatkan kinerja pembangunan daerah khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan," pungkasnya.
