.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta semua pihak terlibat dalam proses rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Sebab nantinya, RPJPD di Sumsel akan fokus pada penerapan ekonomi hijau.
Sekretaris Daerah Sumsel, SA Supriono mengatakan bahwa draft rencana awal RPJPD 2025-2045 membutuhkan pendalaman dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Hal itu agar sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan potensi, kebijakan nasional, serta adaptif dengan tren nasional dan global.
"Penyusunan RPJPD saat ini untuk dinikmati 20 tahun mendatang. Kondisi dan tantangannya ke depan akan berbeda, sehingga perlu diturunkan ke program yang lebih luas," ujar Supriono dalam forum konsultasi publik menyusun RPJPD 2025-2045 di Hotel Novotel Palembang, Rabu (6/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyebut nantinya rencana pembangunan jangka panjang Sumsel akan fokus pada penerapan ekonomi hijau. Artinya masyarakat bisa mendorong praktik budidaya yang sesuai tata ruang, daya dukung wilayah, dan pemanfaatan lahan tidur dengan praktik agroforestri guna menunjang perwujudan rencana jangka panjang berkelanjutan.
Supriono menjelaskan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sudah mulai menyusun rancangan awal rencana tersebut berdasarkan evaluasi RPJPD sebelumnya. Termasuk soal Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Sumsel.
Menurutnya, draft rancangan awal RPJPD 2025-2045 juga mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi hijau (Green Growth Development Plan) yang selaras dengan visi Sumsel Maju, Terdepan dan Berkelanjutan.
Kepala Bappeda Sumsel, Regina Ariyanti mengatakan, tujuan konsultasi publik ini adalah mendapatkan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan untuk penyempurnaan draf ranwal RPJPD Sumsel 2025-2045.
"Tujuan lainnya menyinkronkan dan menyepakati visi-misi, sasaran pokok serta target indikator makro dan indikator pembangunan pada draf Ranwal RPJPD melalui Berita Acara Kesepakatan Ranwal RPJPD Sumsel 2025-2045 antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sumsel," ujarnya.
Feri Johana, Green Growth Planning and Policy Specialist ICRAF Indonesia mengatakan, pihaknya ikut berkolaborasi merekomendasikan pertumbuhan ekonomi hijau (Green Growth Plan/GGP) untuk diintegrasikan ke dalam RPJPD Sumsel 2025-2045. Kolaborasi untuk meningkatkan pemahaman pentingnya GGP serta sebagai inisiatif mendukung penyusunan RPJPD Sumsel.
Dia menyebut ada 4 hal terkait pembangunan Sumsel berkelanjutan. Pertama, penerapan pembangunan komprehensif dan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi hijau. Kedua, integrasi rencana pembangunan dengan rencana tata ruang.
"Ketiga, perhatian rencana pembangunan terhadap isu yang relevan dan akan ditemui di masa yang akan datang seperti perubahan iklim. Dan terakhir, soal perhatian pada isu spesifik yang menjadi penciri wilayah, seperti potensi lahan gambut dan optimalisasi daya dukung wilayah," katanya.
Sumsel juga perlu mendorong pengembangan sektor berbasis lahan sebagai kekuatan ekonomi wilayah. Seperti melakukan optimalisasi sumber daya alam melalui peningkatan produktivitas dan hilirisasi yang memperhatikan karakteristik spesifik wilayah.
Pengarusutamaan GGP dalam perencanaan daerah selaras dengan proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives) yang diselenggarakan ICRAF dengan dukungan Kedutaan Besar Kanada.
Land4Lives bertujuan menciptakan pengelolaan bentang lahan yang baik melalui kerja sama dengan petani untuk mengurangi terjadinya deforestasi, menjaga ekosistem alami, mengurangi kerentanan iklim dan meningkatkan mata pencaharian.
Land4Lives juga mempromosikan solusi berbasis alam melalui sistem pertanian dan pangan yang tanggap iklim, serta pengelolaan lahan dan air yang komprehensif. Tak kalah penting, proyek ini juga berfokus pada pengarusutamaan kesetaraan gender dalam mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan serta akses ke pasar.
(dai/des)
