Mantan Sekretaris DPRD (Sekwan) Lampung Utara Ahmad Alamsyah divonis bebas dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara tahun anggaran 2022 senilai Rp 2,9 miliar. Putusan dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang, Senin (9/11/2026) malam.
Hakim Firman Khadafi Tjindarbumi menyatakan Ahmad Alamsyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer maupun subsider jaksa penuntut umum (JPU).
"Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Alamsyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Firman dalam persidangan.
Atas putusan tersebut, Majelis Hakim memerintahkan agar Ahmad Alamsyah segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara (rutan). Hakim juga memulihkan hak, kedudukan, harkat, dan martabat terdakwa seperti sediakala.
Namun, putusan bebas tersebut tidak diambil secara bulat. Salah satu anggota Majelis Hakim menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion.
Ahmad Alamsyah menyambut putusan itu dengan rasa syukur. Dia mengaku berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungan selama menjalani proses hukum.
"Alhamdulillah dengan semua ini, dan ini semua berkat doa semua. Terima kasih kesempatan kita, terima kasih atas putusan ini," ujar Alamsyah.
Sementara itu, kuasa hukum Ahmad Alamsyah, Slamet Haryadi menyebut putusan tersebut sebagai pembebasan murni. Dia mengatakan putusan itu merupakan hasil pembuktian selama enam bulan persidangan.
"Alhamdulillah, kami bersyukur pada Allah klien kami bebas murni. Hakim memutuskan bebas murni pada klien kami, dan ini sesuai dengan jerih payah dan ikhtiar yang kita perjuangkan sejak enam bulan yang lalu," kata Slamet.
Slamet bersama tim kuasa hukum lainnya, menilai fakta-fakta persidangan tidak menunjukkan adanya niat jahat (mens rea) dari Ahmad Alamsyah.
Menurut dia, tidak ditemukan unsur kesengajaan maupun persekongkolan (meeting of minds) dalam perkara korupsi yang didakwakan kepada kliennya.
Pihak kuasa hukum juga menyinggung ketentuan hukum terkait upaya hukum terhadap putusan bebas. Mereka mengingatkan jaksa mengenai aturan Mahkamah Agung (MA) dan KUHAP terkait putusan bebas.
"Kami mengingatkan bahwa putusan bebas murni tidak dapat diajukan upaya hukum banding," ujarnya.
Di sisi lain, Kejaksaan menyatakan masih akan mengkaji putusan tersebut. Kasi Penuntutan Kejati Lampung Derry Gusman mengatakan pihaknya menghormati keputusan Majelis Hakim, meskipun menyayangkan adanya perbedaan pendapat di antara anggota majelis.
"Kami akan melaporkan kepada pimpinan untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya," kata Derry.
Dia mengatakan peluang untuk menempuh langkah hukum berikutnya akan dibahas setelah pihaknya mempelajari putusan secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan dissenting opinion dalam perkara tersebut.
Dalam perkara yang sama, dua terdakwa lainnya justru dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara.
Faruk, yang menjabat Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Keuangan DPRD Lampung Utara, divonis 9 tahun penjara. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,8 miliar.
Sementara Isman, selaku Bendahara Pengeluaran, dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Dia juga dikenai denda Rp 500 juta serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 582 juta.
Simak Video "Video Terpopuler Sepekan: OTT KPK di BNPB-Langit Oranye di Palangka Raya"
(csb/csb)