.webp)
Jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari-November 2024 di Sumatera Selatan mencapai 557 orang. Jumlah itu naik signifikan dibanding 2023, yang hanya 185 orang.
Angka PHK itu tertinggi kelima di Sumatera. Tertinggi di Bangka Belitung yang mencapai 1.902 orang. Berikutnya Riau 1.109 orang, Sumatera Utara 638 orang, dan Kepulauan Riau 615 orang.
Jumlah PHK itu sama halnya dengan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang secara nasional naik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2024, jumlah PHK secara nasional sebanyak 67.870 orang, sedangkan 2023 ada 57.923 orang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) Sumsel, Eki Zakiyah membenarkan jumlah PHK tersebut.
"Iya benar, jumlah PHK di Sumsel sebanyak 557 orang. Rata-rata PHK itu karena berakhirnya kontrak kerja kami tetap menghitungnya sebagai berakhirnya hubungan kerja. Selain itu faktor lainnya karena tidak disiplin kerja, mangkir dan lain-lain," ujar Eki, Sabtu (4/1/2024)
Eki menyebut, jumlah PHK paling banyak terjadi di Palembang. Pihaknya juga masih melakukan verifikasi dan konfirmasi terkait jumlah pasti sebaran PHK tersebut di Sumsel.
"Paling banyak di Palembang, tapi sampai saat ini kami masih konfirmasi ke kabupaten/kota karena datanya dari mereka," ungkapnya.
Secara sektor, perusahaan yang melakukan PHK bervariasi. Di antaranya adalah perusahaan perkebunan dan perdagangan.
"Kalau untuk sektornya perkebunan, perdagangan dan lainnya. Data itu bersumber dari mediator di tiap kabupaten/kota," tambahnya.
Pihaknya telah melakukan upaya mediasi antara pemberi kerja dan para korban PHK yang ada. Pihaknya juga memberi kesempatan pekerja jika ingin mengadukan PHK yang dialaminya.
"Dari disnaker telah melakukan mediasi oleh mediator Hubungan Industrial (HI), bila tercapai kesepakatan dibuat persetujuan bersama, bila tidak sepakat mediator HI membuat anjuran," jelasnya.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumsel, Sumarjono Saragih mengatakan, kondisi industri di Sumsel masuk kategori aman dari PHK massal. Sektor komoditi masih jadi andalan dan stabil. Meski begitu, dia berharap ada pengembangan hilirisasi produk di Sumsel.
"Sumsel masih dalam kategori aman dari PHK massal. Tapi Sumsel juga harus merancang peta jalan hilirisasi komoditi agar bisa membuka lapangan pekerjaan," ujarnya.
Dia juga mendorong pemerintah menghadirkan kawasan industri dan strategi yang konsisten dalam menentukan arah kebijakan ekonomi.
(dai/dai)
