.webp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengawasi ketat harga pangan guna menekan angka inflasi yang kini menyentuh 4,36 persen.
Angka inflasi tersebut tercatat pada Februari 2026. Intervensi masif ini sengaja dipercepat untuk meredam gejolak harga kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Edward Candra, menegaskan meski inflasi daerah masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 4,76 persen, tren kenaikan dari bulan sebelumnya harus segera ditekan. Sinergi lintas sektor kini difokuskan pada pengamanan rantai pasok agar daya beli masyarakat tidak terganggu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Inflasi Februari perlu perhatian kita, karena ada peningkatan dibanding Januari. Tapi secara nasional kita sedikit di bawah, Sumsel 4,36 persen sementara nasional 4,76 persen. Ini patut kita perhatikan betul," ujarnya kepada wartawan usai peresmian Operasi Pasar Murah (OPM), Kamis (5/3/2026).
Dia mengatakan, fluktuasi harga pada komoditas cabai rawit, daging ayam ras, telur, hingga tomat menjadi sorotan utama dalam agenda pengendalian harga ini. Faktor cuaca dan hambatan distribusi dinilai menjadi pemicu utama kenaikan harga di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadan.
Merespons kondisi tersebut, jajaran Pemprov Sumsel telah menggelar pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting) bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan strategi terpadu untuk menjaga stabilitas stok bahan pokok di seluruh pasar tradisional.
Selain pengawasan birokrasi, pemerintah juga menggandeng Bank Indonesia serta BUMN/BUMD untuk memangkas jalur distribusi yang terlalu panjang. Langkah ini diharapkan mampu menekan harga di tingkat konsumen tanpa merugikan pihak produsen atau petani lokal.
"Ketersediaan pasokan dan distribusi harus kita jaga. Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk menyediakan bahan pokok berkualitas dengan harga terjangkau," tegasnya.
Di sisi lain, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) juga kembali didorong sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Instansi pemerintah, sekolah, hingga panti sosial diminta aktif menanam kebutuhan pangan sendiri untuk mengurangi ketergantungan pada pasar.
Artikel ini ditulis oleh Nadiya, peserta Program MagangHub Bersertifikat dari Kemnaker di detikcom.
(dai/dai)
