.webp)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut Muhammadiyah mendapat bagian pengelolaan tambang. Muhammadiyah mengikuti jejak organisasi keagamaan besar lainnya, Nahdlatul Ulama (NU), untuk mengelola tambang.
Dilansir detikFinance, Bahlil mengatakan Muhammadiyah akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk.
Sementara itu, NU dinyatakan sudah selesai mengurus perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal. Luas lahan tambang mencapai 26 ribu hektare.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau NU sudah selesai. Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks Adaro," kata Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).
Sebelumnya, Muhammadiyah mendapat tawaran pengelolaan tambang di tiga wilayah. Selain eks tambang Adaro Energy, mereka juga ditawari tambang Kideco Jaya Agung dan Arutmin.
"Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin. Jadi, kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami," ungkap Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah Muhadjir Effendy pada Oktober 2024 lalu.
Kemudian pada Desember 2024 lalu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan telah mengirim tim terkait perizinan pengelolaan tambang. Namun, pada saat itu belum ada laporan mengenai pengurusan izin tersebut.
"Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy Pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian," jelas Haedar.
Baca juga: Muhammadiyah Akhirnya Dapat Jatah Tambang |
(des/des)
