.webp)
Pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun 2025 nanti. Hal ini diyakini dapat mempengaruhi pergerakan ekonomi di Indonesia. Termasuk juga dapat memicu kondisi ekonomi melesu.
"Naiknya PPN 12% dikhawatirkan akan membuat masyarakat kelas menengah ke atas merosot dan masyarakat kelas menengah ke bawah akan bertambah," kata akademisi ekonomi dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Sukanto, Sabtu (28/12/2024).
Menurutnya, jika PPN 12% akan benar direalisasikan, apalagi jika dibebankan ke perusahaan dan pengusaha maka hal tersebut akan tidak baik-baik saja, karena akan turunnya margin perusahaan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ujungnya akan membuat perputaran uang perusahaan terganggu dan berujung pada PHK yang juga tidak baik," katanya.
Dilihat dari sisi makro, kenaikan PPN 12% ini diprediksi akan berdampak 0,4% pada perekonomian.
"Kita sudah berpengalaman pada kenaikan PPN dari 10% menjadi 11% seperti sebelumnya. Namun, secara makro dampak ekonominya secara makro lumayan ada tetapi relatif kecil pada tahun 2022 lalu," tuturnya.
Sukanto menyebut, dari kenaikan PPN 12% ini yang harus dipahami bahwa kaum menengah menjadi harapan dan perhatian. Apalagi saat ini, ekonomi di Indonesia baru mulai stabil.
"Kaum menengah menjadi harapan. Karena jumlah masyarakat kelas menengah atas di tanah air berkurang jumlahnya. Semula lebih dari 20 juta orang menengah ke atas diprediksi jumlah masyarakat menengah ke atas akan turun menjadi 18 jutaan, apabila PPN bakal serius dinaikkan," ungkapnya.
Tujuan pemerintah untuk menaikkan PPN untuk meningkatkan pendapatan negara dan hanya untuk barang mewah dan premium. Namun menurutnya, tidak menutup kemungkinan untuk barang jasa lainnya.
"Situasi ini menambah calon masyarakat kelas menengah ke bawah makin tinggi, itu dampaknya dari sisi konsumen atau masyarakat," ujarnya.
Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel sepanjang 2023 hingga triwulan II 2024, pertumbuhan ekonomi berada pada urutan kedua se-Sumatera dengan tren positif. Namun dengan adanya kabar kenaikan PPN menjadi 12%, tren ekonomi positif bakal melandai.
"Bila PPN naik 12 % tentu akan mempengaruhi kenaikan harga apalagi kebutuhan pokok. Apalagi sektor premium tentu akan tergerus di masyarakat. Penyebab daya beli menurun dari kalangan menengah ke bawah dan kondisi ekonomi wilayah berimbas negatif," kata Kepala BPS Sumsel Mohammad Wahyu Yulianto.
Menurut Wahyu, walau pemerintah memastikan kenaikan PPN untuk barang mewah, tetapi secara konsumsi rumah tangga untuk kelas menengah ke bawah diprediksi merosot.
"Realitanya daya beli turun, pertumbuhan ekonomi merosot. Tapi balik lagi, jika pemerintah komitmen kenaikan PPN untuk kembali ke rakyat sisi positif ke depan pendapatan naik," ungkapnya.
BPS mencatat,kondisi inflasi atau kenaikan harga Sumsel masih berada pada angka di bawah nasional. Namun,kenaikan PPN bakal memicu lonjakan inflasi. Pemerintah juga harus siap dengan pengendalian dan antisipasi terbaik.
Apalagi,sambungnya inflasi sering terjadi terhadap komoditas pangan, transportasi dan kelompok rumah tangga. Sepanjang 2024, inflasi tertinggi kerap terjadi di Palembang, Ogan Komering Ilir (OKI), Lubuklinggau dan Muara Enim.
"Pemerintah harus menyiapkan pengendalian inflasi kondisi normal atau sama dengan 2024, inflasi yang terjaga pada level 2024 target +- 1 , dan 2025 inflasi +-1," jelas Wahyu.
(dai/dai)
