Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Palembang 2024 Baru Capai Rp 132 M

Sumatera Selatan

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Palembang 2024 Baru Capai Rp 132 M

Welly Jasrial Tanjung - detikSumbagsel
Kamis, 08 Agu 2024 13:00 WIB
Pemkot Palembang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2024 sebesar Rp 280 miliar. Untuk merealisasikannya, Pemkot terus berupaya memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
Rapat kerja koordinasi dan evaluasi PBB/Foto: Istimewa (dok. Humas Pemkot Palembang)
Palembang -

Pemkot Palembang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menargetkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2024 sebesar Rp 280 miliar. Untuk merealisasikannya, Pemkot terus berupaya memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

"Hingga 2 Agustus 2024, PBB sudah terealisasi sebesar Rp 132 miliar atau sekitar 47,26 persen," kata Pj Wali Kota Palembang, A Ucok Damenta, usai menghadiri rapat kerja koordinasi dan evaluasi PBB di Aula Bapenda, Rabu (7/8).

Menurut Damenta, PBB berperan sebagai salah satu sumber pendapatan Kota Palembang. Oleh karena itu, penerimaan dari sektor ini masih harus dioptimalkan melalui berbagai sarana.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari tahun ke tahun target PBB meningkat. Namun kenaikan itu belum diiringi dengan peningkatan capaian realisasi penerimaan. Hal ini menjadi tantangan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bayar pajak untuk pembangunan daerah," ujarnya.

Damenta menyebut berbagai sarana-prasarana terus bertambah. Yang tentu saja ditunjang dengan daya beli masyarakat semakin baik.

ADVERTISEMENT

"Keadaan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Palembang, yang tentunya menunjang perekonomian di Kota Palembang," terangnya.

Damenta meminta jajaranya untuk bersemangat mencapai target yang realistis. Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian yakni kesadaran masyarakat, data, pengawasan dan regulasi.

"Jangan bikin target yang muluk-muluk tapi yang realistis bisa dicapai. Kemudian mengidentifikasi potensi-potensi baru untuk pendapatan pajak," ucapnya.

"Kesadaran masyarakat perlu menjadi perhatian penting. Untuk itu kita terus lakukan advokasi kemudian publikasi. Kita terus berusaha dan sekarang hampir mencapai optimal," pungkasnya.




(sun/mud)


Hide Ads