.webp)
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Nurcahyo Heru Prasetyo menyiapkan sejumlah strategi untuk menekan inflasi jelang natal dan tahun baru (Nataru) di Palembang. Apa saja?
BI Sumsel mencatat Oktober lalu, inflasi Palembang tahun 2023 mencapai angka 2,94%. Angka tersebut, lanjutnya, berada di atas nasional yang sebesar 2,56% oleh karenanya itu diperlukan pencegahan yang dapat dilakukan khususnya oleh Tim Pencegahan Inflasi Daerah (TPID) Palembang.
Dia menyebut, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan yakni dengan pengendalian terhadap komoditas. Pengendalian tersebut difokuskan pada komoditas yang harganya masih cenderung naik.
"Perlu dilakukan operasi pasar kembali. Dari sisi jumlahnya perlu diperhitungkan kembali, (dan juga) durasi waktu," ujarnya, Kamis (30/11/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Komoditas lebih fokus pada komoditas-komoditas yang menjadi penyumbang inflasi dan tren harganya cukup tinggi," lanjutnya.
Saat ini, kata dia, implementasi realisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD) sudah terlaksana. Tahun ini, sudah dilaksanakan kerja sama berupa bawang merah dengan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
"Kalau tahapannya masih Government to Government (G2G), maka perlu direalisasikan di tingkat Business to Business (B2B). Selanjutnya perlu dilakukan pencocokan data," jelasnya.
Bukan itu saja, Heru berharap KAD Palembang bisa ditambah kembali agar pasokan komoditas yang harganya tinggi dapat meningkat. Komoditas tersebut bisa difokuskan pada penyumbang inflasi, seperti cabai dan bawang merah.
Fasilitas distribusi untuk komunitas ini berupa subsidi ongkos angkut. Menurut Heru, fasilitas ini masih sangat minim implementasinya.
"Mungkin bisa memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk subsidi ongkos angkut. Mungkin bentuknya dengan membantu para distributor saat operasi pasar Gerakan Pangan Murah (GPM) sehingga harga jual bisa lebih rendah," jelasnya.
Menurut Heru, High Level Meeting (HLM) TPID akan lebih efektif jika dilakukan dengan koordinasi di level teknis. Hal ini untuk memonitori pergerakan harga dari minggu ke minggu.
"Tujuannya (monitor pergerakan tiap minggu) untuk mengantisipasi anomali harga pada komoditas dan menentukan respon yang tepat," ungkapnya.
Heru menambahkan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan komunikasi terhadap masyarakat. Komunikasi ini ditekankan untuk mencegah terjadinya panic buying.
BI Sumsel sendiri sudah menyiarkan iklan layanan masyarakat melalui media sosial. Iklan tersebut untuk mengimbau masyarakat agar tidak panic buying.
Bukan itu saja, informasi mengenai operasi pasar murah oleh Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi maupun kota dan kabupaten juga disiarkan. Hal itu supaya masyarakat mengetahui adanya operasi GPM.
(mud/mud)
