.webp)
Bank Tabungan Negara (BTN) menggelar Akad Massal KPR Syariah 2.300 unit secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan akad massal KPR Syariah ini dipusatkan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).
"Akad Massal KPR Syariah yang dilakukan serentak di seluruh Indonesia ini selain untuk mendukung Program Sejuta Rumah, juga dalam rangka memperingati satu tahun KPR Tapera Syariah" ujar Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar,Selasa (26/9/2023).
Menurut Hirwandy, BTN Syariah menyelenggarakan Akad Massal KPR Syariah Serentak untuk meningkatkan brand awareness KPR BTN Syariah dengan lokasi utama di Kota Palembang dan diikuti juga oleh 32 Kantor Cabang Syariah (KCS) di seluruh Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Target akad KPR Syariah adalah minimal 1.700 unit KPR Subsidi dan minimal 600 unit KPR Non Subsidi. Sehingga total akad serentak KPR Syariah Bank BTN adalah minimal sebanyak 2.300 unit," katanya.
Menurut Hirwandi, tahun ini BTN Syariah menargetkan dapat menyalurkan pembiayaan syariah sekitar 45.750 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 35.150 KPR Syariah Subsidi dan 10.600 KPR Syariah Non Subsidi.
"Dengan syarat yang mudah dan proses yang cepat, diharapkan target tersebut dapat tercapai pada tahun 2023 ini," harapnya.
Hirwandi menegaskan, BTN Syariah akan tetap fokus melayani seluruh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di berbagai segmentasi yang ingin memiliki rumah bersubsidi pemerintah melalui program KPR Sejahtera FLPP dan KPR Tapera Syariah.
Masih dikatakannya, BTN Syariah memiliki kepedulian tinggi untuk keberlanjutan berbagai program pemerintah termasuk program perumahan rakyat.
"Dukungan BTN Syariah terhadap keberlanjutan program perumahan rakyat salah satunya dengan terus berupaya meningkatkan pelayanannya sampai kepada sektor informal yang ingin memiliki rumah melalui kerjasama dengan organisasi seperti PP Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan lainnya," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan bahwa pembiayaan perumahan syariah di Indonesia sendiri baru mencapai 10 persen.
Padahal dengan potensi masyarakat yang mayoritas muslim, seharusnya pembiayaan syariah khususnya di sektor perumahan angkanya bisa lebih ditingkatkan dari realisasi yang ada saat ini.
"Ini anomali yang terjadi di Indonesia. Padahal dengan penduduk muslim yang mencapai 90 persen seharusnya pembiayaan perumahan syariahnya bisa lebih dari 10 persen. Angka ini yang harus bisa kita balik ke depannya," ujarnya.
(des/des)
