Status penetapan kelompok desil masyarakat kerap menjadi perbincangan hangat, terutama ketika terdapat ketidaksesuaian antara data peringkat kesejahteraan dengan kondisi ekonomi riil di lapangan. Banyak warga mempertanyakan alasan mereka masuk ke dalam kelompok desil 6 sampai 10 sehingga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos).
Dilansir laman Dinas Sosial Palangkaraya, desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan skala 1 sampai 10, mulai dari kelompok paling miskin hingga kelompok paling sejahtera. Pemerintah menggunakan klasifikasi ini sebagai basis data utama penentuan prioritas penerima bansos reguler Kemensos.
Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai arti desil 1 sampai 10, pengaruhnya terhadap bansos, tanggapan pemerintah soal ketidaksesuaian data, hingga tata cara pengajuan sanggahan serta pengecekan mandiri.
Pengertian dan Aturan Desil 1 Sampai 10
Pembagian desil mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbagi dalam 10 tingkatan:
- Desil 1 (Sangat Miskin): Masyarakat dengan kondisi ekonomi paling bawah, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok harian. Menjadi prioritas utama seluruh program bansos.
- Desil 2 (Miskin): Berpenghasilan rendah dan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi (seperti kenaikan harga pangan) karena tidak memiliki tabungan.
- Desil 3 (Hampir Miskin): Tidak berada di kategori miskin ekstrem, namun sangat rawan jatuh miskin jika terjadi PHK atau masalah kesehatan.
- Desil 4 (Rentan Miskin): Kondisi ekonomi relatif stabil tetapi masih berisiko jatuh miskin apabila menghadapi bencana atau penurunan pendapatan mendadak. Masih berhak menerima bansos reguler.
- Desil 5 (Pas-pasan / Mendekati Sejahtera): Berada di batas aman ekonomi dengan penghasilan yang pas-pasan untuk kebutuhan hidup. Masih berkesempatan mendapatkan bansos jaminan kesehatan atau program khusus.
- Desil 6 sampai 10 (Menengah ke Atas / Sejahtera): Kelompok masyarakat yang dinilai mampu dan berpenghasilan stabil. Kategori ini tidak menjadi prioritas penerima bansos reguler Kemensos.
Simak Video "Video: Gaduh Desil DTSEN, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Warga Kehilangan Hak!"
(mep/mep)