.webp)
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Suplai dan Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Pembentukan itu imbas adanya dugaan sindikat dan mafia BBM yang berujung pada panjangnya antrean dan penyelewengan BBM bersubsidi, khususnya jenis solar.
Deru mengatakan pembentukan satgas tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi yang melibatkan seluruh bupati dan wali kota, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, serta Kepolisian Daerah Sumsel.
"Pembentukan satgas ini akan saya tandatangani. Jadi disitu akan melibatkan Satpol PP, Dishub, Polantas juga untuk eksternalnya agar terlibat dan agar tak terjadi antrean panjang," ujarnya, Rabu (8/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kata dia, satgas itu akan mengawasi penyaluran BBM subsidi di tiap SPBU. Sebab, dia menilai adanya pelanggaran terhadap penyalurannya.
Dari hasil rapat Selasa (7/7) lalu, dia menyebut terdapat persoalan di SPBU yang menjual BBM solar subsidi. Penanganan komprehensif akan dilakukan untuk mengatasinya, sehingga BBM subsidi tepat sasaran.
"Persoalan antrean ini sebenarnya klasik, pertama karena ada sindikat. Baik itu di internal masing-masing SPBU, ada juga operator yang punya 5 barcode, kemudian tukang unjal (angkut). Tapi, apapun itu, ini persoalan yang harus diatasi secara komprehensif," jelasnya.
Adanya dugaan sindikat dan mafia itu juga terungkap karena sejumlah SPBU enggan menyalurkan solar subsidi.
"Ada juga SPBU yang tidak mau dikasih BBM bio solar, karena tidak tahan dengan mafia BBM di lapangan," jelasnya.
Sehingga, dia juga meminta pihak kepolisian untuk ikut dalam penanganan prmasalahan tersebut.
"Yang pidana silakan polisi, yang di dalam distribusi silakan BPH Migas," katanya.
Dia menargetkan, berbagai upaya itu bisa membuat antrean panjang di SPBU teratasi dalam waktu dekat.
"Kita berharap dalam minggu-minggu ini kelihatan hasilnya. Tidak ada lagi antrean panjang," ujarnya.
(csb/csb)
