Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebut antrean panjang di sejumlah SPBU diakibatkan adanya sindikat dan mafia bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Hal itu membuat alokasi di SPBU cepat habis, sehingga pemilik kendaraan kerap tak kebagian. Bahkan, antrean itu telah mengakibatkan korban nyawa.
"Persoalan antrean ini sebenarnya klasik, pertama karena ada sindikat. Baik itu di internal masing-masing SPBU, ada juga operator yang punya 5 barcode, kemudian tukang unjal (angkut). Tapi, apapun itu, ini persoalan yang harus diatasi secara komprehensif," ujar Deru usai Rapat Pembahasan Upaya Penyelesaian Permasalahan Antrean BBM Bersubsidi di SPBU Sumsel, Selasa (7/7/2026).
Dia meminta polisi untuk turun dalam pengawasan, termasuk BPH Migas dalam pendistribusian BBM.
"Yang pidana silakan polisi, yang di dalam distrbusi silakan BPH Migas," katanya.
Deru juga meminta untuk mem-breakdown permasalahan antrean panjang di tiap SPBU. Tak hanya di Palembang, tapi juga yang ada di kabupaten/kota.
"Kuota ini saya minta di-breakdown juga mana SPBU yang bermasalah dari distribusi ini sehingga mengakibatkan antrean. Karena ada yang sudah terpenuhi kuotanya, ada juga yang melampaui kadang-kadang," jelasnya.
Pemprov Sumsel juga akan membentuk satgas pengawasan dalam suplai dan penyaluran di tiap-tiap SPBU yang ada di Sumsel.
"Besok (Rabu) satgas ini akan saya tandatangani. Jadi disitu akan melibatkan Satpol PP, Dishub, Polantas juga untuk eksternalnya agar terlibat dan agar tak terjadi antrean panjang. Kuota tadi, hasil koordinasi dengan BPH Migas, untuk SPBU yang bermasalah. Sebab, ada juga SPBU yang tidak mau dikasih BBM bio solar karena tidak tahan dengan mafia BBM di lapangan," jelasnya.
"Polda Sumsel tadi sudah random, tentu tindakannya tak bisa sporadis menyeluruh," jelasnya.
Selain itu, Deru juga meminta tak mengkambinghitamkan surat edaran mengenai pembatasan pengisian waktu BBM yang dikeluarkannya. Dia menyebut pembatasan itu hanya dilakukan pada 10 SPBU dari 48 SPBU yang ada di Palembang.
"Hari ini (kemarin) kita extend, jika sebelumnya berlaku mulai pukul 22.00 WIB-04.00 WIB akan menjadi mulai pukul 21.00 WIB-05.00 WIB. Tapi, tidak bisa dikambinghitamkan SE ini seakan berlaku di seluruh Sumsel, tidak. Ini hanya berlaku jika melanggar estetika lalu lintas, apalagi di depan bandara misalnya," ungkap Deru.
"Kita berharap dalam minggu-minggu ini kelihatan hasilnya. Tidak ada lagi antrean panjang," jelasnya.
Dia menambahkan, Sumsel tidak akan mengusulkan penambahan kuota BBM subsidi.
"Penambahan kuota provinsi tidak ada, tapi memungkinkan untuk menambah kuota di kabupaten/kota dan SPBU. Tapi, kalau kuota kita tidak cukup kita akan minta lagi," tukasnya.
Simak Video "Strategi Herman Deru Tekan Kemiskinan dan Perkuat Ketahanan Pangan Sumsel"
(dai/dai)