.webp)
Badan Pusat Statistik (BPS) mengajak seluruh masyarakat di Provinsi Lampung berpartisipasi menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci tersedianya data ekonomi yang akurat untuk mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Sensus Ekonomi 2026 merupakan upaya memetakan kondisi dan struktur perekonomian secara menyeluruh. Data yang dihimpun nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi.
"Hari ini kami mencanangkan komitmen untuk bergerak bersama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Ini merupakan investasi bersama untuk menghadirkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir," katanya di Bandar Lampung, Sabtu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Amalia menjelaskan, kebijakan pemerintah harus disusun berdasarkan data yang valid, bukan sekadar asumsi maupun perkiraan. Dengan begitu, program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, BPS mengakui masih menghadapi tantangan berupa penolakan dari sebagian responden saat petugas melakukan pendataan. Karena itu, seluruh petugas sensus telah dibekali pendekatan yang humanis saat menjalankan tugas di lapangan.
Ia juga mengingatkan para petugas agar bekerja dengan penuh dedikasi serta mampu memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi.
"Keberhasilan sensus bergantung pada kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah, petugas sensus, dan masyarakat. Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat," ujarnya.
Amalia memastikan seluruh informasi yang diberikan responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Statistik dan peraturan yang berlaku.
Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Sensus Ekonomi 2026 menjadi agenda strategis mengingat telah banyak perubahan struktur perekonomian sejak sensus terakhir pada 2016.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan data yang akurat dan berkualitas agar mampu menyusun kebijakan ekonomi yang tepat, mulai dari perencanaan wilayah hingga penyusunan berbagai program pembangunan.
"Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya.
(csb/csb)
