.webp)
Komisi V DPR RI bakal memanggil pengelola Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (Bakter) menyusul aduan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung yang mempersoalkan tingginya tarif Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Lampung.
Pemanggilan dilakukan untuk meminta penjelasan terkait dasar penetapan tarif hingga kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna jalan.
Anggota Komisi V DPR RI, Hanan A. Rozak mengatakan aspirasi yang disampaikan mahasiswa telah diterima dan akan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan meminta penjelasan dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sekaligus memanggil Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar menjelaskan dasar penetapan tarif serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat," kata Hanan kepada detikSumbagsel, Jumat (26/6/2026).
Menurut Hanan, penyesuaian tarif jalan tol harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat mengetahui dasar perhitungannya. Selain itu, operator jalan tol juga harus mampu menjelaskan peningkatan layanan yang menjadi dasar kenaikan tarif.
"Setiap kebijakan penyesuaian tarif harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan rasa keadilan bagi masyarakat," ujarnya.
Politikus asal daerah pemilihan Lampung itu menilai komunikasi antara pemerintah, BPJT, pengelola jalan tol, dan masyarakat perlu diperkuat. Karena itu, Komisi V juga mendorong adanya forum dialog yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan mahasiswa.
Menurutnya, dialog tersebut penting agar kebijakan tarif tidak hanya berlandaskan aspek regulasi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial serta kemampuan ekonomi masyarakat.
"Komisi V DPR RI akan terus mengawal penyelenggaraan jalan tol agar pelayanan kepada pengguna tetap terjaga, sekaligus memastikan kebijakan yang diterapkan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, BEM Universitas Lampung mendatangi Komisi V DPR RI untuk menyampaikan aspirasi terkait tarif Jalan Tol Trans Sumatera di Lampung yang dinilai memberatkan masyarakat. Aspirasi tersebut diterima Komisi V dan akan ditindaklanjuti melalui rapat bersama BPJT serta pemanggilan pengelola jalan tol.
(dai/dai)
