Pengamat Politik Sumsel Soal OTT Edison: Fenomena Iceberg Corruption

Sumatera Selatan

Pengamat Politik Sumsel Soal OTT Edison: Fenomena Iceberg Corruption

Welly Jasrial Tanjung - detikSumbagsel
Selasa, 09 Jun 2026 17:41 WIB
Bupati Muara Enim, Edison, tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Edison menjalani pemeriksaan setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Sumatra Selatan.
Bupati Muara Enim Edison. (Foto: Ari Saputra/detikFoto)
Palembang -

Pengamat Politik Sumatera Selatan M Haekal Al-Haffafah menilai operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Muara Enim Edison oleh KPK sebagai fenomena iceberg corruption. Kasus itu merupakan sebagian kecil dari persoalan yang lebih besar, kompleks, dan terstruktur.

"Ini merupakan peristiwa yang dalam istilah disebut iceberg corruption, bagian kecil di permukaan yang terlihat, sementara yang tersembunyi justru lebih dalam dan kompleks. Itu yang terjadi di Muara Enim," ujar Haekal, Selasa (9/6/2026).

Dia menilai, kejadian di Muara Enim mengindikasikan adanya kebocoran sistem. Bahkan, dia menilai ada keterlibatan aktor lain yang belum tersentuh. Pola korupsi ini juga terorganisir dan berulang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, fenomena tersebut dapat dilihat dari perspektif rent-seeking state atau negara sebagai mekanisme rente. Dan teori political financing, yang menjelaskan bahwa jabatan publik di daerah kerap menjadi ruang untuk mengembalikan biaya politik yang tinggi.

"Dalam banyak kasus, jabatan publik sering menjadi arena bancakan untuk mengembalikan biaya politik. Ini kemudian membentuk pola yang berulang," kata Dosen Unsri ini.

ADVERTISEMENT

Kondisi tersebut disebutnya juga berpotensi melahirkan informal cartel of power, yakni adanya persekongkolan antara eksekutif, legislatif, dan aktor ekonomi dalam distribusi proyek, perizinan, hingga anggaran.

"Ekosistem ini saling terhubung dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya," jelasnya.

Haekal menegaskan, kasus OTT di Muara Enim tidak bisa dipandang sebagai peristiwa tunggal, melainkan sebagai bagian dari kebocoran sistem yang lebih luas.

Haekal menilai, fenomena serupa dapat terus berulang lintas periode dan kepemimpinan akibat adanya desain politik dan tata kelola yang memungkinkan praktik tersebut direproduksi.

"Ini menjelaskan mengapa fenomena serupa bisa berulang dari satu periode ke periode lain. Ada desain sistem yang memungkinkan praktik itu terus terjadi," tukasnya.




(rep/rep)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads